RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna dengan tiga agenda penting pada Selasa (8/7), di Ruang Graha Paripurna, Gedung DPRD Banjarbaru. Rapat ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby dan Wakil Wali Kota, Wartono.
Tiga topik utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah:
Pandangan umum fraksi serta jawaban Wali Kota atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pengambilan keputusan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Penyampaian tiga Raperda Inisiatif dari DPRD Kota Banjarbaru.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Erna Lisa menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi di DPRD atas dukungan terhadap perubahan APBD. Ia menyebut kolaborasi ini sebagai bukti sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Banjarbaru yang “Emas” Elok, Maju, Adil dan Sejahtera.
“Ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota dan DPRD memiliki visi yang sama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya.
Salah satu isu yang mencuat dalam rapat tersebut adalah mahalnya harga gas elpiji 3 kilogram. Wali Kota mengungkapkan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan untuk memantau harga dan kondisi di tingkat pengecer.
“Saya keliling naik motor ke warung-warung saat siang hari yang terik, demi memastikan harga elpiji. Memang di lapangan harganya sudah tinggi sejak dari pengecer,” katanya.
Ia memastikan bahwa Pemkot Banjarbaru akan memperketat pengawasan dan memperbarui data penerima subsidi agar penyaluran gas bersubsidi bisa tepat sasaran. Pemkot akan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan utama.
“Kami akan pastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tegasnya.
Terkait masukan dari fraksi-fraksi mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Erna Lisa menjelaskan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah. Salah satu langkahnya adalah dengan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi dan mencari sumber pendapatan baru secara berkelanjutan.
Wali Kota juga menyinggung program unggulan 100 Hari Kerja yang sedang berjalan. Ia menekankan bahwa program ini dirancang untuk langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami sudah menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi RT dan RW, serta menyediakan seragam sekolah gratis untuk seluruh pelajar SD dan SMP di Banjarbaru,” jelasnya.
Sebagai penutup, rapat paripurna ini juga menetapkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah. (ms)
Leave a comment