RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin — Pemerintah Kota Banjarmasin menghadapi tantangan besar dalam upaya menurunkan angka stunting, yang masih bertahan di angka 26,5 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Angka ini tidak mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Penilaian Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, yang digelar Rabu (11/6) di Ruang Rapat Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.
Kepala Bappeda Kota Banjarmasin, Ahmad Syauqi, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan kerja dinas kesehatan atau sektor teknis saja. Menurutnya, kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama.
“Penurunan stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Kita butuh kolaborasi pentahelix: pemerintah, masyarakat, swasta, media, dan akademisi. Semua potensi sosial kota ini harus terlibat,” ujarnya.
Ia menilai, meskipun berbagai program seperti penyuluhan gizi dan pemberian makanan tambahan telah berjalan baik, namun akar masalah utama justru berasal dari sektor yang lebih luas—seperti sanitasi, pola pengasuhan anak, hingga kemiskinan—yang belum tertangani secara maksimal.
“Dinas Kesehatan sudah bekerja sangat baik. Tapi angka stunting tak kunjung turun karena faktor-faktor sensitif belum tertangani secara menyeluruh,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Tabiun Huda, menyampaikan pihaknya terus mendorong intervensi berbasis data dan inovasi. Salah satu capaian penting adalah meningkatnya cakupan program Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.
“Saat ini kita sudah mencapai 82 persen ODF. Target kami 100 persen pada akhir tahun ini. Dinas PUPR sudah menganggarkan untuk saluran sanitasi, dan CSR dari BRI, PLN, serta pihak swasta lainnya ikut membantu,” ungkap Tabiun.
Ia juga mengapresiasi peran sektor swasta, khususnya melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal, yang telah memberikan dampak nyata.
“Di kawasan Mantuil, program PMT dari BRI berhasil mengentaskan lebih dari 100 anak dari stunting. Ini bukti nyata bahwa kolaborasi bisa memberikan hasil,” tambahnya.
Kegiatan penilaian ini dipandu oleh moderator dari BKKBN Provinsi, dengan tim penilai terdiri dari H. Nurul Fajar Desira, Dr. dr. Meitria Syahadatina Noor, Dr. H. Muhamad Muslim dan Tim P3S Provinsi. Evaluasi ini menjadi ajang refleksi sekaligus mendorong percepatan capaian target nasional.
Dalam penutupannya, H. Nurul Fajar Desira menekankan pentingnya keterlibatan aktif kepala daerah dalam memimpin langsung upaya percepatan penanganan stunting di daerah masing-masing.
Pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting turun hingga di bawah 14 persen pada tahun 2024. Untuk itu, Kota Banjarmasin diharapkan bisa memperkuat strategi yang tidak hanya menyentuh teknis kesehatan, tetapi juga mengurangi faktor sosial seperti kemiskinan, sanitasi yang buruk, dan rendahnya edukasi keluarga.
“Kita harus bergerak cepat. Jika semua elemen kota bersatu dalam gerakan penurunan stunting, bukan tidak mungkin Banjarmasin bisa menjadi kota yang sehat dan tangguh secara sosial,” pungkas Ahmad Syauqi. (ms)
Leave a comment