BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 di Banjarbaru, Rabu (17/4).
Musrenbangtan ini digelar untuk merumuskan langkah-langkah strategis peningkatan pertanian dan ketahanan pangan di Kalsel, serta menyamakan arah dan haluan agenda perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, melalui APBD dan APBN tahun anggaran 2025.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel Roy Rizali Anwar menuturkan dalam pembahasan ini, perlu merumuskan langkah-langkah strategis dalam memitigasi dampak dari perubahan iklim, seperti antisipasi dampak dari musim kemarau maupun kekeringan ekstrim el nino, hingga menjaga ketersediaan air.
“Isu strategis yang senantiasa perlu mendapat perhatian kita bersama, ialah tantangan perubahan iklim. Pengaruh iklim yang tidak diantisipasi dengan baik, akan mengancam sektor pertanian, hingga akhirnya mengganggu ketahanan nasional,” ucapnya.
Roy mengajak jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan dari lintas sektor untuk menguatkan komitmen dan sinergi dalam mencapai prioritas pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan.
“Saya menekankan agar kita tetap fokus mempertahankan surplus produksi padi, mempertahankan swasembada beras di daerah yang telah mencapainya dan melakukan pemetaan wilayah-wilayah pertanian yang perlu dioptimalkan dengan lebih intens,” terangnya.
Sementara itu, Kepala DPKP Provinsi Kalsel Syamsir Rahman mengungkapkan Kalsel menjadi salah satu provinsi penyangga pangan di Indonesia.
“Kita menjadi salah satu provinsi penyangga produksi pangan Nasional di urutan 12 dri 38 provinsi se Indonesia dan kita menjadi salah satu provinsi untuk ditunjuk Kementerian Pertanian RI untuk program-program seperti optimalisasi lahan rawa, dan tumpang sisik,” tuturnya. (humas/mckalsel/zy)
Leave a comment