KOTABARU – Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengatakan, proses pembahasan APBD perubahan di Provinsi Kalimantan Selatan terjadi mis antara SKPD terkait dengan Bakeuda dan Bappeda.
Sehingga, dana kajian Calon Otonomi Daerah Baru (CODB) Tanah Kambatang Lima (TKL) tidak bisa terealisasi di APBD perubahan tahun 2022.
Hal itu ia sampaikan usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim pemekaran Tanah Kambatang lima dengan DPRD Provinsi Kalsel, Senin (14/11/22) di Banjarmasin.
Ungkap Syairi, merujuk pada hasil RDP tanggal 23 Desember tahun lalu, disepakati pemerintah provinsi akan menggelontorkan dana kajian sebesar Rp250 juta yang akan masuk dalam APBD perubahan tahun 2022.
Dalam prosesnya, ujar Syairi, ternyata dana tersebut tidak terealisasi di tahun 2022, yang menimbulkan kekecewaan dan kerugian Tim Penuntut Percepatan Pemekaran TKL.
“Mestinya di tahun 2022 ini kajian dokumen pemekaran itu sudah selesai dikerjakan, namun kembali mundur ke tahun 2023, ” ungkap Syairi.
Anggaran tersebut disepakati akan masuk ke APBD Provinsi Kalimantan Selatan murni tahun 2023.
Kajian tersebut, menurutnya, otomatis akan berjalan di tahun 2023, yang pastinya akan ada keterlambatan waktu untuk menyampaikan dokumen pemekaran kepada pemerintah pusat, melalui pemerintah provinsi sebagai penghubung.
“Nantinya akan ada rekomendasi dari DPRD Provinsi Kalsel dan Gubernur Kalimantan Selatan selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, ” tegasnya.
Lanjut Syairi, harapannya usai RDP bersama DPRD Provinsi Kalsel dan SKPD terkait, agar tidak ada lagi kendala atau alasan tak diakomodirnya anggaran dana kajian tersebut.
Selain itu, notulensi rapat juga akan jadi rujukan dan bukti saat tim Banggar DPRD provinsi dan TAPD untuk mengakomodir dan merealisasikan pada APBD 2023.
“InsyaAllah tidak ada masalah lagi. Kita yakin 2023 semua kajian ini akan clear dan mudah-mudahan dokumen ini rampung dan bisa diserahkan ke pemerintah provinsi,” pungkasnya. *
Leave a comment