RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin — Sektor pendidikan di Kalimantan Selatan menunjukkan kemajuan di sejumlah indikator. Namun, capaian tersebut masih dibayangi berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan kualitas, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), hingga kondisi infrastruktur sekolah yang memprihatinkan.
Anggota DPRD Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin, menegaskan bahwa persoalan pendidikan di daerah tidak bisa lagi ditangani dengan cara biasa.
“Ini bukan sekadar soal naik-turunnya angka statistik. Ada ketimpangan nyata yang harus segera ditangani. Perbaikan perlu dilakukan secara bertahap, tetapi tepat sasaran, terutama pada infrastruktur sekolah, kualitas guru, dan manajemen pendidikan,” ujarnya.
Berdasarkan data terbaru, terdapat 370 satuan pendidikan di Kalsel, terdiri dari 232 sekolah negeri dan 138 swasta. Rinciannya meliputi 217 SMA, 128 SMK, dan 26 SLB. Dari sisi tenaga pendidik, tercatat sebanyak 14.144 personel, namun 5.680 di antaranya masih belum memiliki sertifikasi.
Kondisi infrastruktur juga menjadi perhatian serius. Tercatat 917 ruang kelas mengalami kerusakan ringan, 319 rusak sedang, dan 163 rusak berat. Artinya, lebih dari 1.300 ruang kelas membutuhkan penanganan segera karena berpotensi mengganggu proses belajar mengajar.
Sementara itu, indikator mutu pendidikan menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa aspek seperti iklim kebhinekaan dan keamanan mengalami peningkatan, terutama di tingkat SLB. Namun, pada jenjang SMA dan SMK, justru terjadi penurunan di sejumlah indikator. Bahkan, kualitas pembelajaran di SMK dan SDLB cenderung stagnan.
Kinerja satuan pendidikan juga belum merata. Sejumlah sekolah mengalami penurunan capaian, dengan kondisi paling mencolok terjadi di SMK, di mana hingga 67 persen sekolah menunjukkan penurunan kinerja.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Dhin ini, tingginya jumlah tenaga pendidik yang belum tersertifikasi menjadi tanda bahwa kualitas SDM pendidikan masih perlu ditingkatkan.
“Kalau perbaikan SDM dan fasilitas dasar tidak dilakukan secara serius, maka peningkatan yang terlihat saat ini hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum ini guna melakukan reformasi pendidikan berbasis data, dengan langkah yang cepat, terukur dan tepat sasaran.
“Pendidikan adalah fondasi. Jika masih timpang, dampaknya akan meluas ke berbagai sektor lain. Karena itu, kebijakan harus berani dan benar-benar menyentuh akar masalah,” pungkasnya. (ms)
