Banjarbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) apresiasi peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini diungkapkan Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah secara virtual bersama KPK, di ruang Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Rabu (20/3).
Program MCP KPK ada delapan area, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, tata kelola BMD, optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan BMD. Nilai MCP kita di 2023 lalu meraih 85,00 dan di tahun ini diyakinkan bisa mencapai 90,00 sebagai upaya pencegahan korupsi guna menuju sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel,” katanya.
Fydayeen menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan evaluasi MCP dalam memantau perkembangan capaian dan menentukan langkah percepatan pemenuhan indikator-indikator SKPD.
“Maka dari itu, SKPD bertangggung jawab dalam memenuhi indikator-indikator tersebut karena keseriusan dan komitmennya dalam menaikkan angka MCP,” terangnya.
Fydayeen menambahkan, untuk mencegah tindak pidana korupsi, ada program koordinasi yang dijalankan bersama SKPD, seperti membangun nilai, perbaikan sistem dan efek jera.
“Kami memang mengoptimalkan koordinasi bersama SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparansi agar tercegah dari tindak pidana korupsi,” jelasnya.
Terakhir, pihaknya telah memberikan pemetaan bagi SKPD yang melakukan kesalahan dalam penyalahgunaan keuangan daerah dan pengawasan serta pendataan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
“Kita harus bersama-sama menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat menjerumuskan kepada tindak pidana korupsi,” ajaknya. (mckalsel)
Leave a comment