RETORIKABANUA.ID, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), menggelar Pelatihan Paralegal oleh Lembaga Penyedia Layanan (LPL) Perlindungan Perempuan dan Anak, di sebuah hotel di Banjarmasin, Senin (12/8).
Pelatihan itu dibuka Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Kemenkumham RI Sofyan secara daring, dihadiri Ketua Lembaga Konsultan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan Hj. Yulia Qamariyanti, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Banjarmasin Rusdiati, Kepala DP3A Muhammad Ramadhan, narasumber, beserta jajaran.
Kegiatan ini juga turut dihadiri perwakilan pemangku kepentingan dan masyarakat, yang tergabung dalam Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak se-Kota Banjarmasin selama 4 hari.
Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman, menjelaskan Paralegal merupakan upaya memberi wadah bagi masyarakat awam agar dapat berperan dan menguasai keterampilan hukum, khususnya dalam hal pendampingan maupun penanganan terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di lingkungan masyarakat.
“Ini penting disampaikan, bahwa paralegal tidak mesti mempunyai pelindung atau latar belakang hukum,” ucapnya.
“Jangan sampai hal demikian (kekerasan) menjadi suatu yang lumrah di lingkungan keluarga termasuk kehidupan bertetangga,” tambahnya.
Ikhsan menegaskan, paralegal setidaknya harus punya pemahaman dan pengetahuan dasar mengenai proses pendampingan hukum yang berlaku dalam menangani persoalan tindak kekerasan yang terjadi, agar para korban bisa mendapatkan hak perlindungan yang konkret.
“Karena sekali lagi, proses-proses penanganan kekerasan terhadap keluarga dan anak itu nanti sedikit banyaknya pasti bersentuhan dengan hukum,” tutupnya. (mcbjm/sm)
Leave a comment