Pemkab Balangan Percepat Persiapan Hadapi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital 2026

RETORIKABANUA.ID, Balangan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Balangan mulai mempercepat persiapan menghadapi perubahan mekanisme evaluasi pemerintahan digital yang akan diterapkan pemerintah pusat pada 2026. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan capaian Indeks Kinerja Pemerintah Digital (IKPD) melalui penguatan data dukung dan pemenuhan seluruh indikator penilaian.

Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang mengganti mekanisme Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (EKPD) mulai 2026.

Sebagai bentuk kesiapan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Balangan mengikutsertakan 30 pemangku indikator dari berbagai perangkat daerah dalam pelatihan yang berlangsung di Banjarmasin pada 20–23 Juli 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme evaluasi yang baru.

Dalam sistem baru ini, Pemkab Balangan diwajibkan menyelesaikan penilaian mandiri melalui portal eval.spbe.go.id pada periode 1 Juli hingga 7 Agustus 2026. Selama masa tersebut, seluruh perangkat daerah harus memetakan bukti dukung dan memenuhi tujuh aspek evaluasi yang mencakup 20 indikator penilaian.

Kepala Diskominfosan Kabupaten Balangan, Syaifuddin Tailah, mengatakan perubahan indikator dan mekanisme penilaian menuntut kesiapan seluruh perangkat daerah agar proses evaluasi berjalan optimal.

“Ini merupakan tahun pertama penerapan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital. Tentu terdapat penyesuaian indikator maupun mekanisme penilaian. Kami ingin memastikan seluruh perangkat daerah memahami proses tersebut sehingga penyusunan data dukung dapat dilakukan secara tepat,” ujarnya, Kamis (23/7).

Ia menegaskan, keberhasilan pelaksanaan evaluasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfosan, melainkan memerlukan komitmen seluruh perangkat daerah sebagai pemilik indikator.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfosan Balangan, Murdiansyah, mengatakan pihaknya akan segera melakukan pendampingan kepada seluruh peserta pelatihan untuk memastikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

“Kami memiliki waktu hingga 7 Agustus 2026. Setelah pelatihan selesai, tim langsung bekerja melengkapi data dukung sesuai arahan Kementerian PANRB. Diskominfosan akan mendampingi seluruh proses agar dokumen dapat diunggah secara lengkap dan tepat waktu,” katanya.

Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Ernawati, yang mewakili Bupati Balangan, mengingatkan agar evaluasi tidak dipandang sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif.

“Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital bukan sekadar penilaian administrasi, tetapi menjadi tolok ukur kemampuan pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Melalui berbagai langkah persiapan tersebut, Pemkab Balangan menargetkan tidak hanya memenuhi seluruh persyaratan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital, tetapi juga memperkuat transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (mc)