RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, turun langsung menemui massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang menggelar unjuk rasa di depan Gedung “Rumah Banjar”, Senin (24/11).
Dalam surat yang dikirimkan kepada Sekretariat DPRD Kalsel, para mahasiswa menyoroti sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP yang dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap penegakan hukum.
Didampingi sejumlah anggota DPRD, Supian HK duduk di tepi jalan bersama mahasiswa. Ia mendengarkan secara langsung berbagai tuntutan yang disampaikan bergiliran oleh perwakilan kampus.
Anggota dewan yang hadir antara lain Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, anggota Komisi II, Firman Yusi, serta anggota Komisi III, Husnul Fatahillah. Mereka didampingi Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai beberapa pasal dalam RUU KUHAP dianggap berpotensi mengancam prinsip due process of law, yakni asas yang menjamin proses hukum berjalan adil, transparan, serta bebas dari tindakan sewenang-wenang.
Mahasiswa kemudian meminta agar seluruh peserta aksi diperbolehkan masuk ke Gedung DPRD untuk menyampaikan kajian akademik secara langsung. Pihak DPRD sebenarnya menawarkan agar 20 perwakilan dapat masuk terlebih dahulu, namun hal itu tidak disetujui karena mahasiswa menginginkan seluruh massa aksi masuk bersama.
Negosiasi sempat berlangsung alot antara mahasiswa, anggota DPRD, Sekretariat DPRD dan aparat kepolisian. Bahkan, sempat terjadi aksi dorong antara massa dan polisi di gerbang Gedung “Rumah Banjar”. Meski begitu, situasi akhirnya dapat dikendalikan dan para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 18.30 Wita. (ms)
