RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mempercepat digitalisasi sistem pengadaan, khususnya untuk Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) melalui Katalog Elektronik Versi 6.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim, saat membuka Sosialisasi dan Pendampingan On Boarding PJLP di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (8/10).
“Transformasi digital pengadaan barang dan jasa adalah amanat pemerintah pusat. Katalog elektronik harus menjadi instrumen utama pengadaan, termasuk untuk jasa perorangan,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan bahwa meski dalam Undang-Undang ASN hanya dikenal dua jenis aparatur PNS dan PPPK namun kebutuhan tenaga pendukung (non-ASN) masih tinggi. Di sinilah peran PJLP menjadi penting, dan pengadaannya harus tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Melalui katalog elektronik, proses rekrutmen PJLP akan lebih terbuka dan terdokumentasi dengan baik,” tegasnya.
Kegiatan ini digelar selama tiga hari dan mencakup:
-
Sosialisasi kebijakan pengadaan PJLP
-
Pendampingan teknis proses on boarding
-
Simulasi registrasi dan unggah dokumen hingga publikasi di Katalog Elektronik V6
H. Muhidin juga menekankan pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah untuk menyukseskan sistem ini. Masing-masing SKPD memiliki peran kunci:
-
BKD: Memastikan tidak terjadi tumpang tindih kebutuhan antara ASN dan PJLP
-
Biro Organisasi: Menyesuaikan dengan analisis jabatan dan beban kerja
-
BPKAD: Mengatur pembiayaan lewat APBD dan SIPD sesuai aturan
“Sinergi antar-SKPD akan memastikan pengadaan kita berjalan efisien, efektif dan hasilnya jelas,” ujar Muslim.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh peserta menjadikan kegiatan ini sebagai langkah bersama dalam mempercepat digitalisasi pengadaan jasa di lingkup Pemprov Kalsel.
“Setiap SKPD harus aktif menindaklanjuti hasil sosialisasi ini. Kita dorong semua kebutuhan PJLP bisa terdata dan terintegrasi secara digital,” pungkasnya. (ms)
Leave a comment