RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memantau perkembangan inflasi daerah melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri, Selasa (3/3).
Rakor tersebut diikuti secara virtual dari Command Center Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru. Gubernur Kalsel, H. Muhidin, diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mursyidah Aminy, didampingi Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, membahas kondisi inflasi nasional dan daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional secara month-to-month tercatat sebesar 4,76 persen. Dua faktor utama penyumbang inflasi adalah:
-
Kenaikan harga emas
-
Tarif dasar listrik
Eddy Elminsyah Jaya menjelaskan bahwa harga emas terus mengalami kenaikan selama 30 bulan terakhir dan saat ini berada di titik tertinggi. Kondisi global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah, turut memengaruhi lonjakan harga emas.
Sementara itu, kenaikan inflasi juga dipengaruhi tarif listrik. Pada Januari dan Februari 2025, tarif listrik sempat mendapat diskon 50 persen. Saat dibandingkan secara year-on-year dengan Februari 2026, terjadi kenaikan signifikan yang berdampak pada angka inflasi nasional.
Untuk Provinsi Kalsel, inflasi year-on-year tercatat sebesar 5,97 persen. Angka ini dipengaruhi faktor yang sama seperti di tingkat nasional, yakni harga emas dan tarif listrik.
Meski demikian, dari sisi month-to-month, inflasi Kalsel berada di angka 0,8 persen dan dinilai masih terkendali.
Terkait harga bahan pangan, Eddy menyampaikan bahwa kondisi di Kalsel saat ini relatif stabil. Namun, pemerintah daerah tetap siaga karena momentum Ramadan dan menjelang Idul Fitri biasanya mendorong peningkatan permintaan.
Ia juga mengingatkan adanya kenaikan harga cabai rawit dan cabai merah di 221 kota di Indonesia yang perlu diwaspadai bersama.
Menutup rakor, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berupaya menjaga stabilitas harga. Ia menyebutkan bahwa dibandingkan Ramadan tahun 2025, harga komoditas tahun ini cenderung lebih rendah dan mayoritas masih berada di bawah harga acuan tertinggi.
Rakor daring tersebut juga dihadiri unsur Polda Kalsel serta perwakilan Kadin Provinsi Kalsel sebagai bagian dari sinergi pengendalian inflasi daerah.
Dengan kondisi inflasi yang masih terkendali, Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus memantau perkembangan harga, khususnya komoditas pangan, agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dan menyambut Idul Fitri dengan lebih tenang. (ms)
