RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin memimpin Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) serta Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Aula Mako Polda Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (10/6).
Rapat tersebut dihadiri Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, unsur Forkopimda, perwakilan Pertamina, SKK Migas, BMKG, BPBD, serta sejumlah kepala SKPD dan instansi terkait.
Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa rapat membahas dua agenda strategis, yakni pembaruan struktur Satgas Karhutla dan penguatan pengawasan distribusi BBM di Kalimantan Selatan.
“Hari ini kita membahas dua hal penting, yaitu kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan serta pengawasan distribusi BBM agar tetap berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut H. Muhidin, struktur Satgas Karhutla yang ada saat ini perlu diperbarui agar lebih efektif dalam menghadapi ancaman kebakaran yang diperkirakan meningkat memasuki musim kemarau.
Ia meminta satgas yang akan dibentuk segera melakukan inventarisasi berbagai kendala di lapangan, termasuk kesiapan personel, sarana dan prasarana pendukung penanganan kebakaran.
Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Sementara Juni menjadi masa peralihan dan Juli diprediksi menjadi awal musim kemarau di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
Karena itu, H. Muhidin mengingatkan seluruh pihak agar meningkatkan kewaspadaan sejak dini, terutama di daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat cuaca panas mulai melanda sejumlah wilayah.
“Saya minta masyarakat jangan membakar lahan atau sampah sembarangan. Jika selesai membersihkan lahan, lebih baik sampah dikubur daripada dibakar karena dapat memicu kebakaran yang lebih luas,” tegasnya.
Gubernur juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pembakaran lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain membahas Karhutla, rapat juga mengevaluasi kondisi distribusi BBM di Kalimantan Selatan. Muhidin memastikan pasokan BBM dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama Pertamina terus berupaya menjaga kelancaran distribusi agar tidak terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU.
“Pasokan BBM di Kalimantan Selatan aman. Saya berharap pengelola SPBU dapat mengatur pelayanan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kemacetan yang mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi Karhutla sekaligus memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Ia mengungkapkan bahwa Polda Kalsel telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, termasuk memberantas praktik premanisme di sekitar SPBU dan menindak dugaan penimbunan BBM.
“Hampir 100 pelaku premanisme yang beroperasi di sekitar SPBU telah diamankan. Kami juga terus menindak berbagai dugaan penyalahgunaan dan penimbunan BBM berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil pemantauan di lapangan,” ujarnya.
Kapolda menegaskan bahwa kuota BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan masih tersedia sesuai alokasi yang ditetapkan BPH Migas. Saat ini, penyaluran Biosolar mencapai sekitar 2.026 kiloliter per hari, sedangkan Pertalite sekitar 1.872 kiloliter per hari.
Untuk memperkuat pengawasan, rapat menyepakati pembentukan satgas gabungan yang melibatkan Pemprov Kalsel, Polda Kalsel dan Pertamina. Satgas tersebut akan melakukan pengawasan lapangan serta patroli siber guna mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain itu, sejumlah rekomendasi juga disepakati, di antaranya pemberian sanksi tegas terhadap SPBU yang terbukti bekerja sama dengan pelangsir, pengawasan penggunaan barcode QR, penyediaan kantong parkir untuk mengurangi antrean kendaraan, serta penyesuaian jadwal distribusi BBM agar pelayanan kepada masyarakat lebih tertib dan lancar.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Ronny Eka Saputra melaporkan bahwa hingga saat ini terpantau 1.137 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Selatan.
Dari jumlah tersebut, tercatat 25 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas area terdampak mencapai 41,39 hektare. Sementara Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan status siaga darurat Karhutla.
Sementara itu, BMKG menyampaikan bahwa hingga kini belum ada wilayah di Kalimantan Selatan yang secara resmi memasuki musim kemarau. Namun, sejumlah daerah diperkirakan akan mulai mengalami musim kemarau dalam waktu dekat.
BMKG juga menjelaskan bahwa kondisi iklim tahun 2026 dipengaruhi fenomena El Nino di Samudera Pasifik. Meski demikian, tingkat kekeringan tahun ini diperkirakan tidak seberat beberapa tahun sebelumnya.
Kalimantan Selatan diprediksi akan menghadapi musim kemarau selama kurang lebih enam bulan ke depan sehingga diperlukan kesiapsiagaan seluruh pihak untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. (ap)
