RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas arah kebijakan anggaran untuk Tahun Anggaran 2026 dan 2027.
Pembahasan meliputi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung di Gedung H.M. Ismail Abdullah DPRD Provinsi Kalsel, Senin malam (10/8). Dalam rapat tersebut, Banggar dan TAPD membahas sejumlah kebijakan terkait pendapatan dan belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan serta kebutuhan pembangunan.
Rapat dipimpin pimpinan Banggar DPRD Kalsel dan dihadiri anggota Banggar bersama jajaran TAPD. Pembahasan ini menjadi bagian dari proses penyusunan dan penyesuaian anggaran agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mengatakan pembahasan KUA-PPAS 2027 masih difokuskan pada penyesuaian antara proyeksi pendapatan dengan kemampuan belanja daerah.
Menurutnya, belanja daerah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan pagu anggaran yang tersedia. Penyesuaian masih dapat dilakukan jika terdapat perubahan proyeksi pendapatan dalam pembahasan berikutnya.
“Pendapatan kita sepakati sesuai dengan kemampuan daerah, sementara untuk belanja menyesuaikan dengan pagu yang ada,” ujar Supian HK.
Ia menjelaskan, perubahan pendapatan dari masing-masing perangkat daerah juga dapat memengaruhi alokasi belanja. Jika pendapatan mengalami peningkatan, kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk menambah atau menyesuaikan belanja daerah.
“Kalau ada peningkatan pendapatan dari perangkat daerah, tentu bisa menjadi pertimbangan untuk penyesuaian belanja,” jelasnya.
Supian HK berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 dan KUPA-PPAS 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis dan terukur.
DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi Kalsel juga berkomitmen menyusun anggaran secara cermat dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja, serta kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (hm)
