RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengurai persoalan distribusi BBM subsidi di daerah.
Pada Rabu (10/6), Pansus yang dipimpin oleh Ketua H.M. Syaripuddin, menggelar rapat kerja bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Kalimantan Selatan dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel.
H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari upaya Pansus dalam menggali informasi serta masukan terkait distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Dari pertemuan dengan Organda, Pansus menerima sejumlah masukan terkait dasar perhitungan kuota BBM subsidi yang diberikan kepada daerah. Selain itu, Organda juga mendorong agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM subsidi dapat diperkuat.
“Sehingga di SPBU tidak lagi terjadi persoalan dan tidak ada oknum yang menyalahgunakan BBM subsidi,” ujar Bang Dhin.
Sementara itu, ALFI/ILFA menyampaikan bahwa sekitar 810 unit truk anggotanya telah terdata dan dilengkapi alat pengawasan internal untuk memastikan penggunaan BBM subsidi sesuai ketentuan.
Melalui sistem tersebut, organisasi dapat melakukan pengawasan terhadap konsumsi BBM anggotanya. Jika ditemukan penyalahgunaan, akses pengisian BBM subsidi dapat dibatasi sebagai bentuk pengendalian internal.
ALFI/ILFA juga meminta adanya penguatan regulasi dan pengawasan distribusi BBM subsidi, termasuk perhitungan kuota yang lebih transparan dan berkeadilan di setiap kabupaten/kota.
Menurut Bang Dhin, perhitungan kuota sebaiknya didasarkan pada jumlah kendaraan dan kebutuhan riil di masing-masing daerah agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Ia juga menambahkan perlunya kejelasan aturan bagi kendaraan angkutan barang, khususnya kendaraan enam roda yang memiliki karakteristik operasional berbeda.
Bang Dhin menegaskan, Pansus dibentuk sebagai respons atas berbagai aspirasi masyarakat terkait distribusi BBM bersubsidi yang muncul dalam beberapa bulan terakhir.
Ia menegaskan Pansus akan bekerja maksimal untuk mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
“Pansus tentu bekerja secara maksimal untuk mengurai dan membereskan persoalan BBM subsidi,” tegasnya.
Selain Organda dan ALFI/ILFA, Pansus sebelumnya juga telah meminta keterangan dari Satgas Pengawasan BBM Bersubsidi, perwakilan pengemudi angkutan, serta berbagai elemen masyarakat.
Ke depan, Pansus juga akan menghadirkan Pertamina, BPH Migas, AKR dan Hiswana Migas untuk melengkapi data serta memperkuat pembahasan terkait distribusi BBM bersubsidi di daerah. (hm)
