Gubernur Kalsel Dorong Integrasi Sawit dan Sapi Berkelanjutan

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Pengembangan Sapi Berkelanjutan Terintegrasi Perkebunan, Tanaman Pangan, Kehutanan dan Pertambangan (P2SBPTKP)”, Kamis (7/8), di Banjarbaru.

FGD ini secara langsung dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang menegaskan pentingnya pengembangan sektor kelapa sawit dan peternakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan berbagai sektor lain seperti pertanian, kehutanan dan pertambangan.

“Sawit sangat penting bagi perekonomian daerah, tapi kita tidak bisa hanya mengejar hasil jangka pendek. Kita butuh keberlanjutan, dengan arah kebijakan yang jelas, termasuk soal legalitas usaha sawit yang berada di kawasan kehutanan,” tegas Gubernur.

Salah satu isu penting yang disorot adalah proses perizinan distribusi hasil sawit yang dinilai menyulitkan pengusaha lokal. Saat ini, izin pengeluaran hasil sawit masih harus diajukan melalui Surabaya.

“Ini tidak efisien. Padahal lokasi produksinya di Kalimantan Selatan. Saya usulkan agar ada bank hasil di Pisang, sehingga izin bisa dikeluarkan langsung dari daerah. Ini akan mempercepat proses dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ujar Gubernur.

Selain soal perizinan, Gubernur juga menekankan pentingnya transparansi dan efektivitas program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalsel.

“Banyak perusahaan besar di sini, tapi kita tidak tahu jelas berapa CSR yang disalurkan. Saya minta semua perusahaan menyerahkan CSR-nya ke Pemprov, nanti kami yang menyalurkan ke kabupaten/kota agar lebih merata dan tepat sasaran,” tegasnya.

Gubernur mencontohkan keberhasilan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menyalurkan CSR dengan membangun fasilitas penampungan sapi perah di Kabupaten Tanah Laut.

“BSI membeli lahan dan membangun fasilitas ternak, lalu diserahkan ke kelompok peternak. Ini program CSR yang produktif dan berkelanjutan. Pola seperti ini perlu direplikasi oleh perusahaan lain,” tambahnya.

FGD ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta para pelaku usaha, akademisi dan stakeholder terkait. Tujuannya adalah merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan daerah.

Gubernur H. Muhidin menutup dengan ajakan kepada seluruh pihak, baik perusahaan, lembaga keuangan, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk bersinergi dalam mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif, berwawasan lingkungan dan berdampak jangka panjang. (ms)