TANAH BUMBU – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan tanggapan dalam bentuk pemandangan umum secara tertulis melalui juru bicara masing-masing pada rapat paripurnna , Senin (13/6).
Pemandangan umum yang disampaikan tersebut terkait Laporan Pertanggungjawaba (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) 2021.
Dalam paripurna ini, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada semua fraksi melalui juru bicara masing-masing untuk menyampaikan pemandangan umum.
Lima fraksi yang menyampaikan secara tertulis, PDI-P yang dijurubicarai Syamsisar, fraksi Gerindra dijurubicarai Andy Susilo, fraksi Golkar oleh Harmanudin, fraksi PKB oleh H Tarmiji, serta fraksi PAN- Demokrat dijurubicarai H Fawahisah Mahabatan.
Adapun beberapa saran serta masukan dari 5 fraksi itu, salah satunya agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk kebutuhan birokrasi.
Selanjutnya, terkait pencatatan aset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, agar menjadi perhatian utama dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik.
Andy Susilo mengatakan, secara umum pihaknya meminta penjelasan terkait kendala dalam realisasi anggaran. Karena jika diperhatikan secara menyeluruh persentasi capaian angka LKPJ TA 2021 tersebut masih ada bebeapa yang belum sesuai dengan harapan.
Sedangkan Syamsisar menanyakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, terhadap 17 SKPD yang ada di Kabupaten tanah Bumbu.
Harmanudin menanyakan langkah dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dapat terlaksana.
Pada paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I Said Ismail Khollil Al’idrus didampingi Ketua DPRD H Supiansyah dan Wakil Ketua II Agoes Rakhmady, dihadiri Rahmad Prapto Udoyo, Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Selain itu, juga dihadiri pejabat instansi vertikal, dan kepala SKPD beserta jajaran. (rel/thr)
Leave a comment