ARTIKEL M. Padeli ( Aktivis Sosial di Banjarmasin)
Kasus Covid-19 (Coronavirus Diasase) menjadi permasalahan global yang banyak menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup signifikan dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital dalam menekan angka persebaran virus.
Melihat tingginya tingkat persebaran yang mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Langkah tersebut diambil guna menekan angka peningkatan Covid-19 . Per Januari angka penularan mencapai 1,3 juta kasus.
Upaya pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan Covid-19 saat ini cukup meresahkan. Terkesan, masyarakat bukan mengkhawatirkan terjangktinya virus, tetapi justru terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah yang sudah berulang kali, namun belum ditemukan angka penurunan penyebaran virus. Ini fenomena tersendiri dalam perjalanan pandemi di Indonesia.
Masyarakat menjadi ragu dalam melakukan berbagai aktivitas dan mobilitas. Pemerintah berdalih hal tersebut dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19.
Indonesia sudah berulang kali melakukan pencegahan dengan cara menetapkan peraturan pembatasan. Presiden RI Joko Widodo mengemasnya dengan nama yang berbeda, namun tetap rasa yang sama. Salah satu kebijakan yang sedang dijalankan adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk daerah Jawa dan Bali. Kebijakan itu sudah dijalankan sejak tanggal 1 – 25 Januari 2021 lalu.
Pemerintah resmi menerbitkan regulasi terkait kebijakan tersebut, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan dalam Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Kebijakan pemberlakuan pembatasan juga diikuti beberapa daerah yang ada di Indonesia. Namun, langkah ini menuai pro kontra di masyarakat. Mereka berdalih kebijakan tersebut sangat memberatkan, khususnya menyangkut persoalan terkait ekonomi. Terkhusus masyarakat yang bekerja disektor informal.
Salah satu kebijakannya adalah membatasi buka usaha pada jam malam. Presiden Joko Widodo menyatakan penerapan PPKM tidak efektif dan dalam pernyataannya pun ia juga kecewa. Sebab PPKM tidak tegas dan konsisten (medcom.id 2021).
Apakah memang tidak adanya keselarasan antara pemerintah dengan presiden? Apakah memang mereka tidak mengkaji dan menelaah terhadap kebijakan itu? Karena memang kebijakan tersebut sangat berdampak di masyarakat kalangan bawah, namun kurang dirasakan si pembuat kebijakan?
Menyikapi kondisi saat ini, tentunya diperlukan komunikasi politik yang selaras antara pemerintah dengan presiden. Komunikasi pemerintahan yang efektif dalam penanganan pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan menempatkan corona sebagai Complex Intergovernmental problems (CIP), seperti dikemukan Schertzer (2020). Dengan Covid-19 sebagai CIP, maka setiap elemen pemerintahan wajib memahami bahwa dalam menghadapinya dibutuhkan pola-pola komunikasi yang luar biasa dan bukan tradisional.
Komunikasi antara pemerintah, baik level pusat hingga daerah, dalam memastikan keterbukaan informasi penyebaran Covid-19 menjadi penting dan strategis. Bukan masalah kebijakan yang terus berganti, tetapi diperlukannya keselarasan antara masyarakat dan pemerintah dengan saling menjaga, mengingatkan dan mematuhi protokol kesehatan secara disiplin. Singkronisme komunikasi itu haruslah tak multitafsir hingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. (*)
