RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran uang palsu dengan memperkuat kerja sama lintas instansi. Hal ini ditandai dengan kehadiran Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam kegiatan silaturahmi Forum Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) bersama Forkopimda Kalsel di Mako BIN Daerah Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (22/4).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur turut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antarinstansi yang tergabung dalam Forum Botasupal Kalsel. Forum ini melibatkan lima lembaga, yaitu BIN Daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Polda Kalsel, Kejati Kalsel, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kalsel.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Gubernur bersama jajaran Forum Botasupal juga memusnahkan barang bukti uang palsu hasil temuan tahun 2024 dan 2025. Total sebanyak 463 lembar uang palsu dihancurkan menggunakan mesin khusus.
Gubernur H. Muhidin berharap, keberadaan forum ini mampu menekan peredaran uang palsu di masyarakat. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada dengan menerapkan metode 3D, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang saat menerima uang.
“Dengan adanya Botasupal, kita harap peredaran uang palsu bisa diberantas. Masyarakat juga harus lebih teliti saat menerima uang,” ujarnya.
Gubernur menyampaikan bahwa pemberantasan uang palsu bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kerja sama erat antar pihak.
Menurutnya, peredaran uang palsu merupakan ancaman serius bagi perekonomian daerah karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, merugikan pelaku usaha kecil, serta menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Setiap langkah pencegahan dan penindakan adalah upaya kita bersama untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Forum Botasupal dalam memperkuat koordinasi antarinstansi, termasuk dalam berbagi informasi dan mempercepat penanganan kasus di lapangan. (ms)
