RETORIKABANUA.ID, Tanah Bumbu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Paripurna di Ruang Utama Kantor DPRD, Senin (3/11).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, ini membahas jawaban Bupati atas pandangan umum seluruh fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Bupati diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten Ekobang), Eryanto Rais, yang hadir bersama unsur Forkopimda dan para pimpinan SKPD.
Dalam penyampaiannya, Eryanto Rais menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan konstruktif dari para anggota dewan. Ia menegaskan bahwa Pemkab dan DPRD memiliki visi yang sejalan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Berikut tanggapan Pemkab Tanah Bumbu terhadap masing-masing fraksi:
-
Fraksi PAN: Pemkab menegaskan penyusunan RAPBD 2026 dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah. Prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi landasan utama untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
-
Fraksi NASDEM Sejahtera: Pemkab berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah konkret dilakukan lewat intensifikasi, ekstensifikasi, optimalisasi pajak daerah, digitalisasi sistem keuangan, serta pengembangan sumber pendapatan baru guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.
-
Fraksi Golkar: Pemerintah mengklarifikasi perbedaan angka yang disampaikan sebelumnya. Penurunan anggaran dari Rp3,5 triliun dalam KUA-PPAS menjadi Rp2,7 triliun dalam RAPBD 2026 terjadi karena adanya penurunan proyeksi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
-
Fraksi PDIP: Pemkab menjelaskan rasionalisasi total belanja daerah dari Rp3,5 triliun menjadi Rp2,75 triliun dilakukan secara selektif dan proporsional. Fokus diarahkan pada belanja operasional yang efisien serta belanja modal untuk program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
-
Fraksi Gerindra: Pemkab menegaskan komitmen untuk memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini mencakup optimalisasi peran Inspektorat Daerah (APIP), penerapan sistem evaluasi berbasis kinerja, serta penegakan integritas aparatur demi terciptanya tata kelola keuangan yang profesional dan akuntabel.
-
Fraksi PKB: Pemkab menunjukkan dukungan kuat terhadap peningkatan produktivitas daerah menuju swasembada pangan dan energi. Untuk itu, dialokasikan anggaran antara lain:
-
Rp1,57 miliar untuk Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan;
-
Rp2,42 miliar untuk Program Pengembangan Prasarana Pertanian;
-
Rp7,12 miliar untuk Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
-
Eryanto menegaskan, sinergi antara Pemkab dan DPRD menjadi kunci agar penyusunan RAPBD 2026 berjalan sesuai prinsip legalitas, transparansi dan kepentingan publik. (thr)
Leave a comment