RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Komisi III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, menyatakan siap mendukung program kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kehutanan Kalsel, terutama program-program prioritas yang berkaitan dengan isu-isu strategis soal kehutanan dan lingkungan hidup.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, dalam acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat H. Maksid, Lt.3 Sekretariat Daerah Kalsel, Banjarbaru, pada (10/2).
Forum ini diikuti oleh berbagai pihak, termasuk Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup, Kepala DLH kabupaten/kota se-Kalsel, Kepala UPT Kementerian Kehutanan Wilayah Kalsel, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), serta komunitas lingkungan.
Forum ini bertujuan untuk merumuskan isu-isu strategis terkait kehutanan dan lingkungan hidup yang akan dihadapi dalam beberapa tahun mendatang.
“Kami membahas isu-isu strategis yang nantinya akan menjadi fokus perhatian DLH dan Kehutanan. Dengan forum ini, kita bisa menyusun program prioritas yang perlu diutamakan dalam lima tahun ke depan,” ujar Mustaqimah, yang juga merupakan politisi dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Mustaqimah menegaskan bahwa Komisi III akan memberikan dukungan penuh terhadap program-program tersebut, karena Komisi III juga terlibat dalam Badan Anggaran (Banggar).
“Kami akan memperjuangkan poin-poin penting untuk mendukung program di DLH dan Kehutanan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Plh. Sekretaris Daerah Kalsel, Syarifuddin, yang mewakili Gubernur Kalsel, menyampaikan pentingnya forum ini untuk mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.
Syarifuddin menekankan bahwa isu sampah menjadi salah satu masalah yang perlu perhatian serius.
“Isu sampah yang harus dikelola dengan baik agar memiliki nilai tambah, ini menjadi hal penting yang harus dicermati,” ujarnya.
Selain itu, Syarifuddin juga menyebutkan beberapa isu prioritas lainnya, seperti pemberdayaan manusia, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, ketahanan bencana, dan pelayanan publik.
Syarifuddin berharap forum ini dapat membantu menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah serta menghasilkan bahan-bahan yang mendukung dokumen pembangunan daerah. (ms)
Leave a comment