RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (16/9).
Rapat yang berlangsung di Ruang Graha Paripurna Lantai 3, Gedung DPRD Kota Banjarbaru, tersebut juga mengagendakan jawaban Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial dan dihadiri Wali Kota Banjarbaru bersama jajaran anggota DPRD serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Syahrial mengatakan, penyampaian pandangan umum fraksi merupakan tindak lanjut dari penyampaian Raperda APBD 2027 oleh Wali Kota dalam rapat paripurna pada 10 September 2026.
“Pandangan umum fraksi yang dilaksanakan pada rapat paripurna hari ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 oleh Wali Kota Banjarbaru pada rapat paripurna yang telah dilaksanakan tanggal 10 September 2026,” ujarnya.
Melalui pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan masukan dan saran sebagai bagian dari pembahasan rancangan anggaran daerah sebelum memasuki tahapan selanjutnya.
Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby mengapresiasi pandangan, masukan dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif.
“Rekomendasi tersebut menjadi catatan penting bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Banjarbaru,” katanya.
Lisa juga berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat mengedepankan efisiensi belanja operasi dan memprioritaskan program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, belanja operasi yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam APBD perlu dikelola secara cermat, hemat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Setiap rupiah dari anggaran yang dibelanjakan harus memberikan hasil yang jelas dan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Banjarbaru,” tegasnya.
Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang terukur, transparan dan sesuai kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik di Kota Banjarbaru. (mc)
