RETORIKABANUA.ID, Rantau – Bupati Tapin, H. Yamani menegaskan dokumen kependudukan bukan sekadar berkas administrasi, melainkan hak dasar setiap warga sekaligus kunci untuk mengakses berbagai layanan publik.
Pernyataan itu disampaikan saat menyerahkan secara simbolis dokumen kependudukan dalam rangka mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tapin, Rabu (8/7).
Menurut H. Yamani, kegiatan tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama atas pelayanan publik.
“Hari ini kita tidak hanya menyerahkan dokumen kependudukan, tetapi juga menghadirkan negara di tengah masyarakat. Dokumen kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus pintu masuk untuk memperoleh berbagai layanan publik, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial hingga program pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tapin berkomitmen memastikan tidak ada lagi warga yang tertinggal dari berbagai program pemerintah hanya karena belum memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap.
Menurutnya, kepemilikan dokumen kependudukan juga menjadi langkah strategis dalam mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan angka stunting.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal hanya karena belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Ini menjadi bagian penting dalam upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem dan mempercepat penurunan stunting,” katanya.
H. Yamani juga mengapresiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tapin yang terus menghadirkan inovasi pelayanan jemput bola hingga menjangkau masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.
Menurutnya, pelayanan yang semakin dekat, cepat dan mudah akan mendorong lebih banyak warga memiliki dokumen kependudukan secara lengkap sehingga dapat memanfaatkan berbagai program pemerintah secara optimal.
“Semoga pelayanan seperti ini terus ditingkatkan sehingga seluruh masyarakat, khususnya keluarga sasaran, dapat memperoleh hak administrasi kependudukan sekaligus menikmati seluruh layanan pemerintah dengan lebih mudah,” pungkasnya. (ki)
