RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (NK) dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI). Penandatanganan dilakukan di Jakarta, Selasa (27/1/2026) dan diikuti penandatanganan oleh Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli, pada Rabu (28/1).
Penandatanganan NK ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Kotabaru menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara profesional dan terukur. Menurut Bupati Muhammad Rusli, kerja sama dengan Ombudsman RI penting untuk memastikan layanan publik di Kotabaru semakin bersih, responsif dan berpihak pada masyarakat.
“Kerja sama ini memastikan setiap pengaduan ditangani dengan baik. Ini langkah penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Kotabaru,” ujar Bupati.
Kerja sama ini menekankan sinergi Pemkab Kotabaru dan Ombudsman RI dalam mendorong tata kelola pelayanan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Pemkab Kotabaru menargetkan empat fokus utama peningkatan pelayanan publik:
-
Peningkatan Standar dan Kualitas Layanan
Modernisasi proses administratif untuk meminimalisir birokrasi berbelit. -
Pencegahan Maladministrasi
Program Desa Anti-Maladministrasi menjadi inovasi unggulan. Hingga Juni 2025, 18 desa di Kotabaru telah memperoleh status ini, termasuk seluruh desa di Kecamatan Pulau Laut Utara sebagai kawasan desa anti-maladministrasi pertama di wilayah tersebut. -
Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengaduan
Ombudsman mendampingi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui mekanisme SP4N-Lapor. -
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Bimtek dan pelatihan pegawai digencarkan untuk mendukung profesionalitas layanan, termasuk transformasi digital melalui pengelolaan website SKPD dan sistem pelayanan berbasis teknologi.
Sekretaris Daerah Kotabaru, Eka Saprudin, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud keterbukaan pemerintah daerah terhadap pengawasan eksternal.
“Kolaborasi ini membantu memajukan Kotabaru melalui pelayanan publik yang lebih baik,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa kerja sama dengan Ombudsman Kalsel telah berjalan sejak 2023, mencakup penguatan desa anti-maladministrasi dan reformasi birokrasi melalui pelatihan ASN serta penguatan pejabat fungsional.
Langkah Pemkab Kotabaru sejalan dengan agenda nasional Ombudsman RI dalam memperkuat pengawasan pelayanan publik. Di tingkat lokal, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk sosialisasi pencegahan maladministrasi, digitalisasi sistem pajak daerah dan penguatan tata kelola berbasis teknologi informasi.
Data Ombudsman Kalsel mencatat ratusan pengaduan masyarakat setiap tahun, terutama terkait infrastruktur, perhubungan, administrasi kependudukan, pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini menjadi dasar pentingnya kolaborasi pengawasan antara pemerintah daerah dan Ombudsman.
Dengan kerja sama ini, Pemkab Kotabaru menargetkan pemerintahan yang efektif, partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan prima. Koordinasi solid antar-lembaga, komitmen politik, dan partisipasi masyarakat diyakini menjadi kunci tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas maladministrasi.
“Kerja sama ini bukan sekadar seremonial, tetapi fondasi penting untuk pelayanan publik yang cepat, ramah, transparan, dan adil bagi masyarakat Kotabaru,” tutup Bupati Muhammad Rusli.
