RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru bersama DPRD Kota Banjarbaru menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp. 1,207 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1,377 triliun.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru di Ruang Graha Paripurna Lantai 3, Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (6/8). Rapat tersebut juga mengagendakan penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah Kota Banjarbaru diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Sirajoni yang hadir membacakan sambutan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby.
Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada kebijakan harmonisasi fiskal nasional untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD telah menghasilkan kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp. 1,207 triliun dan belanja Rp. 1,377 triliun, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial, mengatakan kesepakatan KUA-PPAS tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun anggaran daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi pijakan awal dalam menyusun APBD 2027. Oleh karena itu, DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran secara maksimal. Kita ingin setiap program memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Menurut Syahrial, DPRD akan memastikan agar penyusunan anggaran memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
Selain membahas anggaran 2027, rapat paripurna tersebut juga menjadi forum penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026. Perubahan ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal daerah, penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebutuhan pembangunan.
Perubahan KUA-PPAS menjadi bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD 2026 yang dibahas bersama DPRD. Penyesuaian anggaran dapat mencakup perubahan target pendapatan, kebutuhan pergeseran anggaran, pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta pemenuhan belanja prioritas daerah.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp. 1,146 triliun menjadi Rp. 1,163 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan naik dari Rp1,311 triliun menjadi Rp. 1,653 triliun.
Selisih antara proyeksi pendapatan dan belanja tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA, sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Syahrial menegaskan DPRD akan mencermati usulan perubahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Pembahasan tersebut diperlukan untuk memastikan alokasi anggaran digunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan perubahan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Sebab, setiap rupiah yang mengalir harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia berharap koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Banjarbaru terus terjaga agar proses pembahasan APBD berjalan lancar serta menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Sinergi kedua lembaga tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru. (mc)
