BANJARBARU – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, menegaskan bahwa penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027 harus dilakukan secara realistis, terukur, dan berbasis pada kinerja riil setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, target yang disusun dengan baik akan menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan daerah Semester I Tahun 2026 yang menjadi salah satu bahan pembahasan Badan Anggaran DPRD Kalsel dalam menyusun proyeksi PAD Tahun 2027.
Bang Dhin menjelaskan, penyusunan target PAD tidak boleh lagi hanya mengacu pada kenaikan angka dari tahun sebelumnya. Sebaliknya, target harus disusun berdasarkan potensi nyata dan capaian masing-masing SKPD agar lebih mudah direalisasikan sekaligus mampu memacu peningkatan kinerja.
“Penetapan target PAD tidak boleh lagi bersifat business as usual. Target harus cukup menantang untuk mendorong optimalisasi pendapatan, tetapi tetap berpijak pada data capaian aktual sehingga tidak menjadi angka yang hanya bagus di atas kertas,” tegas Bang Dhin.
Berdasarkan data evaluasi per 17 Juli 2026, realisasi PAD Semester I mencapai sekitar 49,3 persen dari target Tahun 2026. Di sisi lain, terdapat sejumlah SKPD yang telah melampaui target lebih dari 100 persen sebelum tahun anggaran berakhir, sementara beberapa SKPD lainnya masih tertinggal jauh dari target yang ditetapkan.
Melihat kondisi tersebut, Banggar DPRD Kalsel menyusun proyeksi PAD Tahun 2027 dengan pendekatan berbasis kinerja. Analisis dilakukan menggunakan tren realisasi Semester I 2026 yang diproyeksikan hingga akhir tahun, kemudian dipadukan dengan target Tahun 2026. Selanjutnya, setiap SKPD dikelompokkan ke dalam empat kategori kinerja, yaitu tinggi, baik, sedang, dan rendah, sehingga penetapan target tahun berikutnya dapat disesuaikan dengan kapasitas dan potensi masing-masing.
Dari hasil analisis tersebut, Banggar memperkirakan potensi PAD Tahun 2027 dapat mencapai sekitar Rp794,06 triliun, atau meningkat sekitar 8,4 persen dibandingkan target Tahun 2026. Angka tersebut dinilai lebih realistis dibandingkan penetapan target yang hanya didasarkan pada kenaikan persentase secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Bang Dhin juga menyoroti adanya beberapa sektor yang memiliki potensi pendapatan lebih besar karena telah melampaui target, seperti sektor perhubungan, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, serta pengelolaan sampah regional. Menurutnya, capaian tersebut menjadi sinyal bahwa target pada sektor-sektor tersebut masih dapat dioptimalkan.
Sebaliknya, terhadap SKPD yang realisasinya masih berada di bawah 40 persen, Bang Dhin meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi tersebut perlu mencakup potensi riil yang dimiliki, hambatan teknis dalam pelaksanaan, hingga ketepatan metode penetapan target agar kebijakan fiskal daerah semakin akurat.
Menurutnya, PAD yang sehat dan disusun secara realistis akan memberikan ruang fiskal yang lebih kuat bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar mengejar angka PAD yang tinggi, tetapi memastikan setiap target yang ditetapkan benar-benar dapat dicapai dan hasilnya kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang berkualitas,” ujar Bang Dhin.
Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa hasil proyeksi tersebut akan menjadi salah satu bahan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, sehingga target PAD yang disepakati nantinya optimal, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
