RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat kerja bersama Hiswana Migas DPC Banjarmasin dan PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin. Pertemuan ini digelar untuk menghimpun informasi serta masukan terkait tata kelola distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan.
Ketua Pansus BBM DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin, mengatakan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari tahapan pengumpulan data sebelum penyusunan rekomendasi akhir terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Rapat dilaksanakan pada Kamis (11/6).
Dalam pertemuan dengan Hiswana Migas, Pansus menerima sejumlah masukan terkait kondisi penyaluran BBM subsidi di SPBU yang masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketidaksesuaian antara kuota BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di Kalimantan Selatan. Berdasarkan masukan tersebut, peningkatan jumlah kendaraan angkutan, sektor nelayan dan pelaku UMKM menjadi faktor yang memengaruhi tingginya kebutuhan BBM subsidi setiap tahun.
Kondisi ini dinilai turut menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU, karena kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya dapat terpenuhi oleh kuota yang tersedia.
H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin menyampaikan bahwa seluruh masukan tersebut menjadi bahan penting bagi Pansus untuk melihat persoalan distribusi BBM subsidi secara lebih menyeluruh.
Sementara itu, dalam rapat bersama PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin, Pansus juga memperoleh informasi terkait mekanisme distribusi BBM subsidi serta berbagai masukan agar penyalurannya lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
Bang Dhin menjelaskan bahwa seluruh data dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan akan dikompilasi menjadi rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan perbaikan sistem distribusi BBM subsidi di daerah.
Ia menambahkan, sejak dibentuk pada 26 Mei 2026, Pansus telah mengumpulkan sejumlah temuan penting, termasuk adanya SPBU yang telah mendapat peringatan dari Pertamina terkait penyaluran BBM bersubsidi.
Selain itu, antrean kendaraan di sejumlah SPBU juga masih menjadi perhatian serius dan perlu segera dicarikan solusi agar masyarakat dapat lebih mudah memperoleh BBM subsidi.
Untuk memperkuat hasil pengawasan, Pansus berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan setelah seluruh agenda rapat dan pengumpulan informasi dari berbagai pihak selesai dilakukan.
“Yang pertama kami mengharapkan perbaikan tata distribusi BBM bersubsidi. Yang kedua kami tidak ingin lagi ada antrean panjang di SPBU. Yang ketiga, SPBU harus menyalurkan BBM bersubsidi yang memang menjadi hak masyarakat,” ujar Bang Dhin. (hm)
