RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar sosialisasi antikorupsi bagi pimpinan dan pejabat daerah tahun 2026. Kamis (30/4) berlangsung di Aula Gawi Sabarataan, lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Acara tersebut dibuka secara resmi dan dihadiri Sekretaris Daerah Banjarbaru, Sirajoni, bersama jajaran pimpinan daerah. Pesertanya terdiri dari staf ahli wali kota, para asisten, TAPD, inspektur, Sekretaris DPRD, kepala SKPD, camat, lurah, hingga Direktur RSDI Banjarbaru.
Dalam sambutannya, Sirajoni yang mewakili Wali Kota Banjarbaru menyampaikan bahwa kehadiran tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi momentum penting dalam memperkuat pencegahan korupsi di daerah.
Menurutnya, kehadiran Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di Banjarbaru bukan sekadar slogan, tetapi langkah nyata yang terus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan. Upaya tersebut harus dimulai dari pencegahan, salah satunya melalui edukasi dan penguatan integritas di lingkungan birokrasi.
Selain itu, Sirajoni menekankan tiga hal penting kepada seluruh peserta. Pertama, memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi secara konsisten. Kedua, memperkuat peran pimpinan sebagai garda terdepan dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan KPK melalui berbagai forum yang ada untuk menjaga dan memperkuat indeks integritas daerah.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Nurtjahyadi. Ia memberikan pemahaman mengenai pentingnya integritas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta cara mengidentifikasi area rawan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Banjarbaru menilai, penguatan integritas sebagai budaya kerja merupakan fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan dapat dipercaya. (ms)
