Oleh: H. M. Syaripuddin, S.E., M.AP
Pendidikan sejak lama diyakini sebagai fondasi utama dalam membangun peradaban bangsa. Dari ruang-ruang kelaslah lahir generasi yang kelak menentukan arah masa depan negara. Karena itu, sistem pendidikan yang berkualitas, adil, dan merata seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Namun jika kita menengok kenyataan di lapangan, potret pendidikan kita masih menyimpan berbagai persoalan mendasar yang tidak bisa lagi diabaikan.
Di Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah tentu telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Program pembangunan sekolah, peningkatan kapasitas guru, hingga berbagai kebijakan pendidikan terus digulirkan. Akan tetapi, kita juga harus jujur mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, terutama terkait kesejahteraan guru, pemerataan akses pendidikan, serta kondisi infrastruktur sekolah yang belum sepenuhnya memadai.
Saya tidak ingin berbicara terlalu jauh dalam kerangka teori pendidikan. Cukup dengan melihat potret yang ada di sekitar kita, kita dapat memahami bahwa persoalan pendidikan masih nyata di depan mata. Dalam kapasitas saya sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menyuarakan persoalan ini bukan sekadar sikap kritis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral agar pemerintah daerah memberi perhatian yang lebih serius terhadap sektor pendidikan.
Salah satu potret yang patut menjadi perhatian terlihat di SDN Sungai Lulut 3 Banjarmasin. Lantai ruang kelas di sekolah tersebut mengalami kerusakan dan melengkung akibat sering terendam banjir. Kondisi ini membuat para siswa harus menyesuaikan posisi duduk mengikuti kontur lantai agar tetap bisa mengikuti pelajaran. Situasi seperti ini tentu sangat memprihatinkan. Lebih ironis lagi, kondisi tersebut terjadi bukan di wilayah terpencil, melainkan di kawasan perkotaan.
Peristiwa lain yang juga sempat menjadi perhatian publik terjadi di SMKN 2 Satui. Atap gedung ruang praktik siswa dilaporkan ambruk setelah diterjang angin kencang. Peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kurikulum, teknologi pembelajaran, atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di balik berbagai wacana besar tentang kemajuan pendidikan, masih ada sekolah yang harus berjuang menghadapi persoalan paling mendasar: bangunan yang tidak lagi layak.
Selain infrastruktur, persoalan yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru. Guru merupakan ujung tombak pendidikan. Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga pembentuk karakter generasi masa depan. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru tidak boleh dipandang sebagai isu pinggiran. Kenyataannya, hingga kini masih banyak tenaga pendidik terutama guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun namun belum memperoleh penghasilan yang layak. Kondisi ini tentu menjadi ironi di tengah harapan besar yang kita letakkan pada dunia pendidikan.
Persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian serius adalah akses terhadap pendidikan. Setiap anak seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa terhalang oleh faktor ekonomi, jarak, ataupun keterbatasan fasilitas. Upaya pemerataan akses pendidikan harus terus diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan kesempatan belajar antarwilayah maupun antar kelompok masyarakat.
Kita juga pernah dikejutkan oleh peristiwa tragis di Nusa Tenggara Timur, ketika seorang siswa sekolah dasar mengakhiri hidupnya diduga karena putus asa tidak mampu membeli buku dan pena untuk sekolah. Peristiwa tersebut mengguncang nurani publik. Ia menjadi pengingat keras bahwa di tengah berbagai program dan kebijakan pendidikan yang terus digulirkan, masih ada anak-anak bangsa yang harus berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan belajar yang paling mendasar.
Peristiwa tersebut semestinya menjadi refleksi bagi kita semua. Anggaran pendidikan yang besar harus benar-benar diarahkan secara tepat sasaran untuk menjawab persoalan riil di lapangan. Pendidikan bukan hanya soal angka-angka dalam dokumen perencanaan, tetapi tentang bagaimana setiap anak, guru, dan sekolah benar-benar merasakan manfaat dari kebijakan yang dibuat.
Dalam konteks daerah, berbagai potret persoalan pendidikan yang muncul harus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan secara serius dan berkelanjutan. Pembangunan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Pada akhirnya, pembangunan pendidikan memerlukan kesadaran kolektif dari seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, legislatif, tenaga pendidik, dan masyarakat harus berjalan bersama dalam memperkuat komitmen terhadap pendidikan. Sebab pendidikan tidak boleh sekadar menjadi slogan pembangunan, melainkan harus benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ruang kelas boleh saja rapuh, tetapi harapan terhadap masa depan generasi bangsa tidak boleh runtuh.
