RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurutnya, program tersebut memang berangkat dari niat baik untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Namun, kebijakan publik tidak cukup hanya mengandalkan niat. Program sebesar MBG harus dikaji secara matang, baik dari sisi perencanaan, kekuatan anggaran, maupun dampaknya terhadap kualitas pendidikan.
Bang Dhin menyoroti besarnya alokasi dana untuk program ini. Berdasarkan data APBN 2026, anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp 769 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 223,5 triliun dialokasikan untuk MBG. Artinya, hampir sepertiga anggaran pendidikan digunakan untuk membiayai makan gratis siswa.
“Kalau anggaran pendidikan terserap besar untuk makan gratis, kita perlu melihat dampaknya terhadap kebutuhan lain, seperti peningkatan kualitas guru, perbaikan sekolah, dan mutu pembelajaran,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa istilah “gratis” perlu dipahami dengan jernih. Sebab, program tersebut tetap menggunakan dana negara yang bersumber dari anggaran pendidikan. Karena itu, transparansi kepada masyarakat dinilai sangat penting.
Selain soal anggaran, DPRD Kalsel menemukan sejumlah persoalan di lapangan. Di beberapa daerah muncul laporan terkait kualitas makanan yang kurang layak hingga dugaan kasus keracunan. Bang Dhin mengingatkan agar program yang bertujuan meningkatkan kesehatan tidak justru menimbulkan masalah baru.
“Standar gizi, kebersihan, dan distribusi makanan harus diawasi ketat serta melibatkan ahli,” tegasnya.
Ia juga menilai kebijakan yang diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia belum tentu efektif. Setiap daerah memiliki kondisi dan kebutuhan berbeda. Karena itu, menurutnya, program MBG sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kerawanan pangan dan kebutuhan masing-masing daerah.
Sebagai langkah perbaikan, DPRD Kalsel mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit anggaran, penilaian efektivitas, serta kajian keberlanjutan fiskal. Jika diperlukan, desain program bisa disesuaikan agar lebih tepat sasaran.
“Evaluasi bukan berarti menolak niat baik. Justru ini untuk memastikan program berjalan efektif, akuntabel, dan tidak mengorbankan kualitas pendidikan dalam jangka panjang,” pungkas Bang Dhin. (thr)
