RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting sebagai bentuk komitmen menekan angka prevalensi stunting. Kegiatan ini berlangsung di Lantai 4 Hotel Grand Surya pada Kamis (6/11).
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Minggu Basuki, mewakili Ketua Pelaksana TPPS Kotabaru, Syairi Mukhlis, menyampaikan bahwa seluruh pihak harus memperkuat komitmen, sinergi dan kolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Tahun depan kami berharap bisa lebih fokus dalam penanganan bersama ini. Pastikan setiap pedoman yang telah diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, jangan sampai molor dari jadwal aksi konvergensi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa rapat koordinasi ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sesuai tahapan. Pada pertemuan kali ini, pemerintah daerah menghadirkan Penyuluh KB, petugas gizi, serta para camat se-Kabupaten Kotabaru untuk mempersiapkan pelaksanaan program di tahun berikutnya.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula kondisi prevalensi stunting di Kotabaru. Tahun 2024, angka prevalensi tercatat sebesar 20,1 persen, namun pada 2025 meningkat menjadi 23,2 persen. Hal ini menjadi perhatian serius untuk dievaluasi bersama.
“Wakil Bupati selaku Ketua TPPS telah meminta agar seluruh kegiatan yang belum optimal dievaluasi. Kita siapkan langkah lebih baik di tahun 2026 agar angka stunting dapat turun kembali ke bawah 20 persen,” jelas Minggu Basuki.
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, M. Ardani, turut mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam menurunkan angka stunting.
“Pemkab Kotabaru telah bekerja keras dengan berbagai program, tidak hanya dari Dinas KB, tetapi juga dari Dinas Kesehatan dan Bapperida. Lintas sektor telah berupaya melakukan konvergensi secara menyeluruh. Kita patut mengapresiasi, bukan hanya hasilnya, tetapi juga prosesnya,” ujarnya.
Rakor ini juga diisi dengan pemaparan dari sejumlah narasumber. Perwakilan BKKBN Kalsel memaparkan tentang penguatan Kampung Keluarga Berkualitas untuk percepatan penurunan stunting. Dinas Kesehatan menyampaikan strategi peningkatan kinerja petugas gizi, sementara Bapperida menjelaskan tindak lanjut serta monitoring evaluasi penginputan aksi konvergensi di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. DPPPAPPKB memaparkan penguatan konvergensi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui pendampingan keluarga berisiko.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, kepala SKPD, Kepala Dinas PPPAPPKB, Inspektur Kotabaru, anggota TPPS, para camat, petugas gizi puskesmas, serta koordinator penyuluh KB se-Kabupaten Kotabaru. (ms)
