REORIKABANUA.ID, Tapin – Wakil Bupati Tapin, H. Juanda, mengikuti rapat koordinasi virtual bersama Pemerintah Pusat yang digelar pada Senin (21/4) di Aula Lampinit, Kantor Bupati Tapin. Rapat tersebut membahas dua agenda penting: penanganan inflasi daerah dan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Pusat memaparkan program pembangunan 200 titik Sekolah Rakyat yang akan tersebar di berbagai wilayah Tanah Air. Namun untuk Provinsi Kalimantan Selatan, hanya dialokasikan dua titik, yang hingga kini belum ditentukan lokasinya secara pasti.
“Dari pemaparan tadi, dua titik itu belum jelas akan ditempatkan di kabupaten atau kota mana. Tapi prinsipnya, program ini harus menyentuh semua daerah,” ujar H. Juanda.
Menanggapi hal itu, Wabup menilai bahwa di Kabupaten Tapin, jenjang pendidikan dasar (SD) sudah tertangani cukup baik karena telah ditanggung pemerintah. Namun, persoalan justru banyak muncul pada jenjang pendidikan menengah.
“Yang menjadi tantangan utama kita justru di tingkat SMP dan SMA. Banyak anak dari keluarga tidak mampu yang terpaksa putus sekolah karena kendala biaya,” jelasnya.
Ia pun berharap, jika Kabupaten Tapin mendapat bagian dari program Sekolah Rakyat, pembangunan bisa difokuskan pada jenjang SMP atau SMA.
“Itu yang paling mendesak. Kalau SD sudah relatif aman, tapi SMP dan SMA masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tegasnya.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. (ki)
Leave a comment