RETORIKABANUA.ID, Rantau – Sejumlah jabatan penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini terjadi lantaran sejumlah pejabat definitif telah memasuki masa pensiun atau masa jabatannya telah berakhir.
Beberapa posisi strategis yang saat ini masih kosong, antara lain di:
Dinas Sosial
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)
Dinas Satpol PP dan Damkar
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disputarsip)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Sekretaris Daerah Tapin, Sufiansyah, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan bahwa penunjukan pejabat definitif baru masih menunggu kebijakan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
“Untuk proses pengisian jabatan, terutama melalui mekanisme lelang terbuka, saat ini masih kita tunda sambil menunggu arahan dari kepala daerah terpilih,” ujarnya, Senin (3/2).
Menurut Sufiansyah, meskipun bupati baru tidak harus menunggu enam bulan untuk melakukan pelantikan pejabat, proses pengisian jabatan tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Prosesnya harus sesuai regulasi kepegawaian. Mulai dari tahapan seleksi terbuka, pengumuman, hingga uji kompetensi. Semua harus dijalankan secara profesional dan transparan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa percepatan pengisian jabatan sangat penting agar roda pemerintahan berjalan maksimal.
“Baik jabatan eselon dua, kepala bidang, hingga camat harus segera diisi agar pelayanan publik dan program pembangunan tidak terhambat,” tandasnya.
Pemerintah Kabupaten Tapin berkomitmen untuk menyiapkan seluruh proses ini secara matang, agar pejabat yang terpilih nantinya benar-benar sesuai kebutuhan dan mampu mendorong kinerja organisasi perangkat daerah secara optimal. (ki)
Leave a comment