Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor atau akrab disapa Paman Birin didampingi Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Syafriadi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer Alokasi Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Gedung KH Idham Chalid di Banjarbaru, Jumat (1/12).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Transfer Alokasi Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 ini diserahkan kepada 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
Dalam Sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel Syafriadi menyampaikan, pertumbuhan APBN Kalsel dalam kurun waktu Tahun 2022 hingga 30 Desember 2023, melaju 5,57 persen di Triwullan III Tahun 2023.
“Di tengah gejolak ekonomi global, instabilitas geo politik, dan kenaikan suku bunga, tekanan arus modal, serta el nino yang kalau dilihat dilapangan Pertumbuhan ekonomi di Kalsel triwulan III-2023 masih tetap menujukkan pertumbuhan” ujarnya.
Realisasi APBN di Kalsel sampai dengan 30 November 2023 untuk pendapatan negara mencapai 106 Persen atau Rp 19,83 triliun dari pagu. Untuk belanja negara sampai dengan 30 November 2023 Kalsel ada di angka 28,86 Triliun atau 89,17 persen. Terdiri dari belanja kementerian lembaga yang ada sebesar 82 persen smeentara dari BKD 91,52 persen yang didominasi oleh BPBH, dengan yang tertinggi ada di Kabupaten Balangan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, mengatakan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD ini sangat penting guna acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif pada 2024.
“Presiden juga menyampaikan pesan kepada kepala daerah untuk serius memerhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, penurunan stunting serta mempercepat realisasi belanja,” paparnya.
Selanjutnya, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK menyampaikan pesannya, DIPA dan TKD T.A 2024 yang telah diserahterimakan dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk mengakselerasi pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalsel.
“Setiap instansi pengelola dana APBD harus betul-betul memanfaatkan alokasi dana yang telah diberikan dalam rangka percepatan, pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan di Kalsel,” ucapnya.
Ketua Wakil Rakyat Kalsel ini juga menyebut, mindset pelaksanaan pembangunan harus dirubah, karena pemerintah daerah atau kelembagaan kerap kali mengeksekusi pekerjaan pada akhir tahun. Hal tersebut dianggap tak bagus. Oleh karena itu, Supian HK meminta, pelaksanaannya pembangunan harus dimulai awal tahun agar bisa segera dinikmati masyarakat.
Pada kesempatan ini, diserahkan juga penghargaan kepada lembaga dan pemerintah atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023. Penghargaan kinerja pelaksaan anggaran K/L tahun 2023 kategori kecil diberikan kepada BPK, BPKP, dan BKN. Kategori sedang adalah BNN, BPOM, dan Kementerian Pertahanan. Kategori besar adalah Kemenkumham, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama.
Kemudian diserahkan juga penghargaan Kinerja pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2023 terbaik I Kabupaten Barito Kuala (Batola), terbaik II Kota Banjarbaru dan terbaik III Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Terakhir untuk penghargaan kinerja penyaluran dana transfer daerah tahun 2023 adalah KPPN Pelaihari, KPPN Banjarmasin dan KPPN Tanjung. Sedangkan kinerja penyaluran KUR terbaik adalah Regional Office BRI Banjarmasin, Bank Kalsel dan Bank Syariah Indonesian Regional IX Kalimantan. Dan kinerja penyaluran pembiayaan ultra mikro terbaik tahun ini diberikan kepada PT PNM Cabang Banjarmasin. (humas/mckalsel/spn)
Leave a comment