RETORIKABANUA.ID, KOTABARU – Kabupaten Kotabaru menjadi salah satu dari delapan daerah di Indonesia yang Mal Pelayanan Publiknya (MPP) diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, Senin (15/6).
Peresmian dilakukan secara hybrid dan terpusat dari MPP Kabupaten Kotabaru. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, yang mengikuti rangkaian acara secara daring bersama para kepala daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Menteri PANRB, Rini Widyantini menegaskan bahwa pembangunan Mal Pelayanan Publik merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Mewujudkan MPP berarti mewujudkan komitmen bahwa negara hadir di mana pun masyarakat membutuhkan. Saat ini sudah terdapat sekitar 305 MPP di Indonesia yang rata-rata memberikan 155 jenis layanan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PLN. Jumlah ini akan terus kita dorong agar berkembang,” ujarnya.
Rini menjelaskan, hingga Semester I Tahun 2026 jumlah MPP di Indonesia telah mencapai 313 unit atau sekitar 61,5 persen dari total kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk Provinsi DKI Jakarta.
Delapan MPP yang diresmikan kali ini berada di Kabupaten Indragiri Hilir (Riau), Kabupaten Karimun (Kepulauan Riau), Kabupaten Bangka Selatan (Kepulauan Bangka Belitung), Kabupaten Paser (Kalimantan Timur), Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Tana Toraja (Sulawesi Selatan), serta Kabupaten Halmahera Selatan (Maluku Utara).
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menyampaikan bahwa kehadiran MPP merupakan wujud nyata reformasi birokrasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“MPP bukan hanya sekadar gedung pelayanan, tetapi sebuah ekosistem yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu tempat sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat dan nyaman,” jelasnya.
Menurutnya, penguatan MPP fisik ke depan akan berjalan seiring dengan pengembangan MPP Digital Nasional. Kedua sistem tersebut saling melengkapi dalam memperluas akses pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Saat ini, MPP Digital Nasional telah memasuki fase stabilisasi pascamigrasi dan akan difokuskan pada layanan-layanan prioritas yang terintegrasi dengan Portal Pelayanan Publik Nasional INAku.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk terus memperluas akses layanan publik melalui digitalisasi.
Menurutnya, kondisi geografis Kotabaru yang terdiri dari 22 kecamatan, dengan 10 kecamatan berada di wilayah kepulauan dan 12 kecamatan di daratan, menjadi tantangan sekaligus alasan pentingnya pengembangan layanan berbasis digital.
“Bagi masyarakat yang telah terjangkau jaringan digital, layanan akan diberikan melalui sistem mobile, agen layanan, maupun pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat. Tujuannya agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dan semakin mudah mengakses layanan publik,” ujarnya.
Selain mengembangkan layanan digital, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga akan melaksanakan kunjungan pelayanan terpadu secara berkala yang dipusatkan di kecamatan-kecamatan tertentu.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan kepulauan, dapat memperoleh layanan publik yang setara.
Dengan diresmikannya MPP Kabupaten Kotabaru, diharapkan kualitas pelayanan publik semakin meningkat, akses layanan menjadi lebih mudah, serta mampu mendukung percepatan pembangunan daerah sebagai salah satu wilayah strategis di gerbang timur Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur dan dekat dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). (mc)
