BANJARBARU – Kelompok PKL di seberang Bandara Syamsudin Noor akan segera ditertibkan. Pemko sudah melayangkan SP 2 kepada para PKL untuk mengosongkan lahan.
Terkait hal ini, Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, menyayangkan tindakan tersebut. Ia menilai, jika tindakan ini terkesan langkah yang cukup represif dari Pemko kepada PKL.
Ia mengaku jika mengetahui bahwa pihak PKL sudah bersurat ke Balai Kota soal kondisi ini. Terutama meminta adanya penundaan untuk penertiban lapal PKL di seberang bandara.
“Iya, kawan-kawan PKL menceritakan kalau mereka sudah bersurat untuk meminta penundaan sampai ada satu solusi yang juga berpihak kepada mereka,” katanya.
Emi menegaskan jika ia akan berdiri bersama pedagang. Hal ini, ujarnya, setidaknya sampai ada solusi kongkret dan bijak atas polemik PKL ini.
“Harus ada solusi, jangan sampai masyarakat yang ingin mencari nafkah di sini jadi korban atas ketidakjelasan status mereka,” kritiknya.
Emi mengaku, ia mendapatkan informasi jika sebelumnya sudah ada negosiasi antara PKL dengan pihak Angkasa Pura I Cabang Bandara Internasional Syamsudin Noor, selaku yang punya lahan.
Dalam negosiasi ini, PKL bermaksud dan memohon ingin meminjamkan lahan kosong, yakni tepatnya di lokasi eks Subur Grup untuk para PKL.
“Nah semestinya Pemko bisa menjembatani ini dan mencari solusinya seperti apa. Karena mereka (Pemko) harusnya punya tanggung jawab membina PKL ini. Biar ada solusi bersama,” tegasnya. (mrf)
Leave a comment