BANJARMASIN – Legislatif Banua soroti penyederhanaan jabatan eselon pemerintah daerah. Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin mengatakan, sebelum penyederhanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalsel rampung, mestinya pemerintah isi dulu posisi kosong jabatan di dinas-dinas.
“Sebenarnya sebelum penyederhanaan birokrasi struktural menjadi fungsional dilakukan, lantik dulu semua kekosongan-kekosongan jabatan yang ada, baru diubah,” ucapnya.
Pria yang beken disapa Bang Dhin mengatakan, usulannya itu berdasar sudut pandang pelayanan. Sebab, kekosongan jabatan mengganggu pelayanan, apalagi untuk SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena koordinasi berjenjang dapat meningkatkan kualitas pelayanan mengingat staf pelaksana belum tentu bisa mengambil keputusan.
“Konsep the right man and the right place juga harus diperhatikan. Banyak pejabat struktural yang dilantik di suatu SKPD tidak sesuai dengan pendidikannya. Ketika dia sebagai pejabat struktural difungsionalkan, apakah akan disesuaikan dengan pendidikannya? Contoh di Dinas Sosial, fungsional yang dibutuhkan adalah Peksos, syarat pendidikannya S1 Peksos, yang ada sekarang gimana? Nyambung gak?” tuturnya.
Politisi PDI Perjuangan ini berujar, harus diakui salah satu permasalahan jabatan administrasi ke jabatan fungsional adalah terbatasnya ruang lingkup tugas jabatan fungsional pada unit kerja yang menggantikan jabatan struktural (administrator dan pengawas). Begitu pula dengan pejabat struktural yang sekarang menduduki, tidak berdasarkan kualifikasi pendidikan yang sesuai.
“Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan pejabat yang terimbas. Bagaimana sistem tunjungannya? Tetapkah? Menurunkah? Apa malah meningkat? Sudah dibuatkan regulasinya? Anggarannya bagaimana? Sudah siap apa baru akan disiapkan?” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengisyaratkan reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Termasuk penyederhanaan eselonisasi untuk efisiensi anggaran negara.
“Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan. Eselonisasi harus kita sederhanakan, tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat,” kata Jokowi, sapaan akrabnya.
Kepala negara menyebut jumlah eselon dalam pemerintahan terlalu banyak. Hal itu mengakibatkan birokrasi yang panjang dan anggaran tidak efektif karena tersebar di banyak unit.
“Terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi. Semakin memecah anggaran dengan unit-unit yang kecil. Sulit pengawasannya dan anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja,” pungkas Jokowi. (zl)
Leave a comment