Jumat, 19 April 2024
BerandaKALSELBANJARBARUWawali Pimpin Rapat Rencana Penanganan Kawasan Kumuh

Wawali Pimpin Rapat Rencana Penanganan Kawasan Kumuh

BANJARBARU – Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono menghadiri acara Rapat Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Kota Banjarbaru, belum lama tadi di aula Bappeda Banjarbaru.

Agenda rapat sendiri penyerahan kegiatan Cash For Work (CFW) Program KOTAKU Tahun Anggaran 2021 oleh Wali Kota Banjarbaru, paparan rencana penanganan permukiman kumuh dan penyiapan readiness criteria kegiatan reguler penanganan permukiman kumuh kawasan Cempaka.

Dalam rapat, tampak Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Kalsel Hendra Andriana, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman Kalsel Noor Dewi Sari, Kepala Bappeda Kota Banjarbaru Kanafi, Tenaga Ahli Urban Planner OSP 6 Kalsel, lektor kepala, dan Koordinator Pusat Studi Pembangunan Permukiman Perkotaan Berkelanjutan Fakultas Teknik ULM.

Selain itu, anggota Pokja PKP Kota Banjarbaru, kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, Camat Cempaka, Camat Banjarbaru Selatan, Camat Banjarbaru Utara, Camat Landasan Ulin, dan Camat Liang Anggang, serta lurah dan LKM penerima kegiatan.

Kepala Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Kalsel Hendra Andriana mengatakan, penanganan kawasan kumuh meliputi 69 kelurahan atau desa yang tersebar di sembilan kota/kabupaten dengan alokasi anggaran untuk kegiatan skala lingkungan atau padat karya sebesar Rp 33,3 miliar.

Selain kegiatan skala lingkungan atau padat karya, pada tahun ini juga sedang berjalankegiatan berskala kawasan kota. Yaitu di kawasan RT 3 Kelayan Barat Kota Banjarmasin kawasan pesisir di Kabupaten Kotabaru, kawasan air santri di Kabupaten Banjar.

Khusus di Kota Banjarbaru pelaksanaan program kotaku pada tahun ini adalah kegiatan cash atau CFW. Dengan lokasi di 10 kelurahan dengan total pagu dana sebesar Rp 3 miliar. Masing-masing kelurahan mendapat 300 juta dan progres sampai dengan saat ini telah cairkan dana KLKM untuk termin pertama sebesar 70% dari pagu.

Tujuan utama pelaksanaan program Kotaku pada tahun 2021, upaya memperbaiki kualitas permukiman kumuh, serta memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19 yang telah menyebabkan perlambatan ekonomi global, termasuk Indonesia.

“Untuk itu, kegiatan Kotaku di tahun 2021 harus dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran dan tetap memerhatikan pedoman protokol pencegahan Covid-19,” kata Hendra.

Sehingga, Kota Banjarbaru dan pihak pemangku kepentingan lainnya harus memiliki komitmen dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh. Seperti yang telah terlaksana dalam penataan kawasan kumuh Sungai Kemuning yang telah menjadi salah satu keberhasilan di Kalimantan Selatan.

Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono pada kesempatan itu menyampaikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kota memiliki kewajiban untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektare.

Dalam melaksanakan kegiatan itu, lanjut dia, pemda harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan stakeholder lainnya. Itu dalam rangka menuntaskan kawasan permukiman kumuh perkotaan.

“Pada awalnya, di tahun 2014 Kota Banjarbaru tercatat memiliki kawasan kumuh seluas 349,12 hektare dan tersisa menjadi 127,52 hektare pada tahun 2020. Hal tersebut didukung oleh berbagai kegiatan penanganan kumuh yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dari tahun 2015 yang melibatkan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, tim Kotaku, swasta, dan terutama dukungan dari berbagai elemen masyarakat,” beber Wartono.

Lalu, pada tahun 2021 ini untuk penanganan permukiman kumuh, Kota Banjarbaru mendapat kegiatan Cash For Work (CFW) dengan anggaran sebesar Rp 3 miliar yang dilaksanakan di 10 kelurahan.

CFW merupakan kegiatan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui program Kotaku. Kegiatannya berupa pemeliharaan dan perbaikan aset infrastruktur yang pernah dibangun melalui program Kotaku yang pengerjaannya dilaksanakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Terutama yang terdampak akibat pandemi.

“Atas nama pemerintah kota, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak yang terlibat dan mengajak untuk terus aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan permukiman kumuh menjadi lebih layak,” pungkasnya. (mir)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -spot_img

BERITA TERKINI