RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar Rapat Koordinasi Pengumpulan Data (Puldata) Kajian Khusus tentang kontribusi TNI dalam mewujudkan swasembada pangan, Rabu (16/7) di Banjarbaru.
Rapat ini menghadirkan Ketua Tim Puldata dari Mabes TNI, Mayor Jenderal TNI Supriyono, bersama Brigjen TNI Ito Herdianto, sebagai bentuk langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan pertahanan nasional secara simultan.
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel, Muhammad Muslim, menekankan bahwa peran Kalsel sangat vital sebagai lumbung pangan nasional, apalagi daerah ini juga menghadapi tantangan serius dalam hal angka stunting yang masih berada di atas rata-rata nasional, yakni 22,9%.
“Kolaborasi ini bukan hanya soal produksi pangan, tapi juga menyasar isu kesehatan masyarakat seperti penurunan stunting. Terima kasih kepada jajaran TNI yang telah mendukung secara langsung,” ujar Muslim.
Mayjen TNI Supriyono menyampaikan bahwa kemandirian pangan merupakan bagian dari strategi pertahanan negara. Ia menilai Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor kedaulatan pangan Indonesia.
“Rapat ini bukan sekadar pengumpulan data, tapi langkah menyusun rekomendasi strategis bagi Panglima TNI. Kita ingin sistem pangan nasional yang resilien, berkelanjutan, dan melibatkan semua sektor,” tegasnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, memaparkan bahwa pemerintah pusat menargetkan pencetakan sawah seluas 30.000 hektare, sebagian besar dilaksanakan oleh TNI.
“Progresnya menggembirakan. Di Kabupaten Banjar sudah mencapai 62%, Barito Kuala 20%. Jika rata-rata produktivitas 4 ton per hektare, kita bisa tambah stok nasional hingga 120.000 ton,” jelas Syamsir.
Selain untuk ketahanan pangan Kalsel, hasil panen ini disiapkan untuk menyuplai kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia juga mengungkap adanya tantangan koordinasi data, khususnya terkait perbedaan angka produksi antara Pemprov dan BPS.
“Selisih data dengan BPS mencapai 52 ribu ton. Ini perlu sinkronisasi serius karena berdampak pada perencanaan kebijakan dan distribusi,” tambahnya.
Namun demikian, Pemprov Kalsel tetap berkomitmen penuh mendukung program nasional demi kesejahteraan rakyat dan ketahanan negara.
“Dengan sinergi lintas sektor, kami optimistis Kalsel bisa menjadi motor utama swasembada pangan nasional menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat,” pungkas Syamsir. (ms)
Leave a comment