Sabtu, 24 Februari 2024
BerandaKALSELBANJARMASINSegera Sederhanakan Birokrasi, Bang Dhin; Jangan Asal Pilih Pejabat

Segera Sederhanakan Birokrasi, Bang Dhin; Jangan Asal Pilih Pejabat

BANJARMASIN – Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin mendorong Biro Organisasi Provinsi Kalsel segera menyelesaikan identifikasi dan penataan kelembagaan jabatan administrasi yang akan dialihkan ke jabatan fungsional. Dan secepatnya mengirim pelaporan kepada Menteri Dalam Negeri setelah kordinasi dengan Pj Setda dan Pj Gubernur.

“Penyederhanaan birokrasi merupakan prioritas Presiden RI Joko Widodo, tapi tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kecermatan, objektivitas, keadilan, dan transparansi. Apalagi untuk pelayanan publik, jangan sampai menjadi turun dan juga tetap perhatikan karir ASN,” kata pria yang akrab disapa Bang Dhin ini.

Hal ini, lanjut dia, terkait dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/1970/OTDA tanggal 26 Maret 2021, perihal penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Daerah diberi waktu sampai Juni 2021.

“Sebab itu, Pemprov Kalsel harus segera melakukan langkah cepat untuk melalukannya,” ucap Bang Dhin.

Tujuan penyederhanaan birokrasi, tuturnya, mewujudkan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN), percepatan sistem kerja, dan fokus pada pekerjaan fungsional. Selain itu, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai pemerintah.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi ini memerlukan percepatan realisasin, serta dukungan yang luas. Dengan harapan mendorong kepemimpinan dari eselon I dan II, demi menggerakkan birokrasi yang ramping, taktis dalam mengambil keputusan, dan memberikan pelayanan yang cepat.

Bang Dhin berharap, dengan penyederhanaan sistem birokrasi tersebut sinergisitas instansi pusat dan daerah ke depannya akan lebih baik dalam proses pengambilan keputusan, melayani masyarakat, serta memberikan perizinan dalam konteks investasi.

“Penyederhanaan birokrasi ini akan berdampak, leader dari birokrasi ada di tangan eselon satu dan dua. Menjadi keharusan Pemprov Kalsel memilih kader terbaik dan berkompeten untuk jabatan eselon satu dan dua. Saya tekankan, jangan asal pilih atau salah pilih pejabat,” pungkasnya. (arh)

BERITA TERKAIT
- Advertisment -spot_img

BERITA TERKINI