BANJARMASIN – Lebih sepekan berjalan, jumlah aduan warga yang masuk posko gugatan class action terhadap Pemprov Kalsel terus bertambah. Tercatat, sejak dibuka pada 1 hingga 9 Februari, ada sekitar 200 warga yang berkoordinasi ke Tim Advokasi Korban Banjir Kalsel.
“Dari tanggal 1 ke tanggal 9 sudah ada sekitar 200 orang warga. Baik melalui WA, maupun datang langsung,” ungkap Humas Tim Advokasi Korban Banjir Kalsel, Henny Puspitawati, Selasa (9/2).
Henny mengatakan, untuk masyarakat yang memastikan diri melimpahkan kuasa ke tim advokasi sudah mencapai puluhan orang. “Mereka sudah menyetor copy KTP. Walaupun kami perlu pengungkit lagi, apakah memenuhi syarat atau tidak,” ucapnya.
Adapun bentuk aduan yang dikonsultasikan bermacam-macam. Dari berkas apa saja yang perlu dilengkapi, hingga bentuk ganti rugi. “Yang paling banyak itu bagaimana membuktikan kerugian. Mereka juga konsultasi seperti apa bentuk ganti rugi,” bebernya.
Dijelaskannya, jika dilihat dari segi kerugian terparah paling banyak diderita warga daerah Hulu Sungai. Meski begitu, laporan yang masuk malah banyak datang dari daerah lain. “Yang paling banyak datang dari Banjarmasin. Sebenarnya yang paling parah HST. Tapi, ya kita paham karakter masyarakat kita beda-beda,” ucapnya.
Posko pengaduan dibuka selama 14 hari. Artinya masih ada tersisa satu pekan. Pihaknya akan terus menunggu partisipasi masyarakat untuk melapor. Pasalnya, mereka juga memiliki target. Di mana setiap kabupaten/kota dijatahi minimal 10 warga yang melimpahkan kuasa untuk gugatan class action. Tujuannya untuk antisipasi antisipasi sewaktu- waktu peserta yang mengundurkan diri di tengah jalan.
“Kalau bisa setiap kabupaten/kota itu ada 10 orang. Karena pada perjalanan, walaupun sudah tanda tangan kuasa, khawatir ada yang mundur,” bebernya. (mid)
