RETORIKABANUA,ID, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) untuk mendukung pembangunan Bendungan Riam Kiwa. Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi teknis yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, mewakili Gubernur Kalsel, H. Muhidin, Senin (11/5), di Ruang Rapat H Maksid, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Rapat dihadiri Bupati Banjar, Saidi Mansyur bersama Sekda Banjar, Yudi Andrea, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Banjarmasin, Kejaksaan Tinggi Kalsel, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Polres Banjar.
Turut hadir sejumlah pejabat Pemprov Kalsel, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra serta Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib.
Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah percepatan. Salah satunya adalah pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi secara menyeluruh terhadap lahan seluas 771,51 hektare yang terdampak pembangunan bendungan. Selain itu, pemerintah juga akan mengajukan legal opinion (LO) kepada Kejaksaan Tinggi Kalsel.
Tim Satgas PDSK juga dibagi menjadi dua kelompok, yakni tim verifikasi dan administrasi, serta tim lapangan. Satgas yang terdiri dari berbagai unsur tersebut nantinya akan melakukan perhitungan tegakan atau tanaman milik masyarakat bersama konsultan teknis.
Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Banjarmasin akan menyiapkan pengadaan konsultan untuk mendukung administrasi dan inventarisasi PDSK dalam rangka penyediaan lahan pembangunan Bendungan Riam Kiwa.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banjar akan menugaskan Camat Paramasan serta kepala desa di Paramasan Bawah dan Angkih untuk mendampingi tim Satgas PDSK dalam proses pendataan masyarakat.
Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin mengatakan, seluruh pihak telah sepakat mempercepat tahapan pembangunan Bendungan Riam Kiwa dan segera menyusun timeline pekerjaan dengan target penyelesaian pada 2028.
“Sudah ada kesepakatan terkait ganti rugi kepada masyarakat dan anggarannya juga sudah tersedia,” ujarnya kepada wartawan usai rapat.
Bupati Banjar, Saidi Mansyur menyampaikan, Bendungan Riam Kiwa diharapkan mampu membantu mengurangi banjir yang selama ini kerap terjadi di Kabupaten Banjar. Selain itu, bendungan juga dinilai akan memberikan manfaat besar bagi sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat lainnya.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, kami mengapresiasi upaya bersama dalam pembangunan Bendungan Riam Kiwa ini dan kami siap mendampingi seluruh prosesnya,” kata Saidi.
Dalam rapat tersebut juga dibahas berbagai manfaat Bendungan Riam Kiwa yang memiliki kapasitas tampung sekitar 90 juta meter kubik. Bendungan ini dinilai dapat mendukung program ketahanan pangan di Kalimantan Selatan, mereduksi banjir hingga 80 persen, serta berpotensi dikembangkan menjadi kawasan wisata.
Pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut mendorong percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa sebagai bagian dari langkah mitigasi banjir, khususnya di Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan secara umum. (ms)
