Komisi IV DPRD Kalsel Inginkan Peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan

Banjarmasin – Tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami peningkatan.

Kejadian ini turut dikritisi pihak eksekutif maupun legislatif.

Kali ini, DPRD Kalsel menyoroti kasus yang belum lama ini terjadi, menyangkut kekerasan terhadap anak di salah satu sekolah menengah atas terkemuka di Banjarmasin, yang diduga kuat bermula dari kasus bullying.

DPRD Kalsel akan terus mendorong peningkatan program pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak di wilayah Kalsel.

“Kita perlu mendorong peningkatan program pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi, Senin (14/8).

“Berkaca dari kasus di atas, perlu sekali program yang terarah untuk mencegah kekerasan kepada anak, baik psikis maupun fisik,” ucapnya.

Tak hanya itu perlindungan kepada perempuan sangat perlu, mengingat anak dan perempuan adalah kelompok rentan sebagai korban kekerasan.

Firman mengatakan, perempuan juga memerlukan dukungan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasinya dalam pendapatan keluarga, mengingat data di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kontribusi perempuan di Kalsel terhadap pendapatan keluarga masih di bawah rata-rata nasional.

“Jadi Pemprov Kalsel haruslah memberi dukungan bagi kewirausahaan perempuan, khususnya perempuan dari rumah tangga miskin,” ujar Firman Yusi.

Ia juga memperoleh informasi kalau anggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kalsel relatif kecil.

“Kita ingin di APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024, alokasi anggaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditingkatkan lagi,” katanya.

Apalagi ada tambahan beban, dimana urusan keluarga berencana (KB) juga dilimpahkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalsel.