BANJARMASIN – Pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19, karena adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, saat mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8).
Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin atau akrab disapa Bang Dhin tak sependapat dengan kesimpulan tersebut.
“Data kematian merupakan indikator sangat penting dalam penanganan pandemi agar diketahui tingkat keparahan daerah kita. Dari sana bisa dievaluasi sumber masalah, yakni jumlah tes dan lacak yang sangat terbatas,” ucapnya, Rabu (12/).
Ia memaklumi alasan permerintah yang mempermasalahkan ketidakakuratan dan keterlambatan penginputan data. Dengan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena ada problem pendataan, terdapat 26 kota dan kabupaten yang level PPKM-nya turun dari level 4 menjadi level 3.
“Kita selalu bermasalah dengan data, tapi jika data bermasalah, perbaiki. Bukan dihilangkan, itu keliru dan salah,” tegasnya.
Akademisi ULM Prof Husaini turut merespons dengan menjelaskan, sebaiknya jika input data atau distorsi data tentang kematian karena Covid-19 di daerah bermasalah untuk input ke pusat data nasional, bukan berarti data kematian atau indikator data kematian (Case Fatality Rate) yang dibuang atau dihilangkan dalam penanganan wabah penyakit seperti sekarang ini.
“Sudah tentu manajemen data kematian di daerah dan pusat yang dibenahi serta diperkuat. Catatan pentingnya dari dulu sampai sekarang seluruh negara/global dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tidak pernah menghilangkan indikator kematian dalam menilai kejadian penyakit di masyarakat,” katanya.
Apalagi wabah penyakit sudah hampir satu setengah tahun terjadi. Tentu banyak pelajaran dan pengalaman yang semestinya diambil dalam rangka lebih mengoptimalkan lagi tentang berbagai ragam manajemennya.
“Jika indikator kematian/CFR dihilangkan, berarti tidak menghargai nyawa manusia,” cecarnya.
Merujuk data LaporCovid-19, menunjukkan adanya selisih data kematian yang cenderung melebar antara data versi kabupaten/kota dan data Kementerian Kesehatan.
Rekapitulasi data bersumber laporan 510 kabupaten/kota di Indonesia hingga 7 Agustus 2021 menunjukkan angka kematian karena Covid-19 sudah mencapai 124.790 jiwa. Sedangkan pada hari yang sama laporan Kemenkes baru ada 105.598 korban jiwa. Ini berarti ada selisih 19.192 jiwa data kematian yang dilaporkan kabupaten/kota tidak ada dalam laporan Kemenkes.
Namun, tambah dia, laporan kematian karena Covid-19 di Indonesia hanya mereka yang sudah terkonfirmasi melalui tes polimerase rantai ganda (PCR). Kondisi ini menyebabkan angka kematian karena Covid-19 yang sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi dari laporan resmi selama ini. (thr)
Leave a comment