TANAH BUMBU – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu bersama pemerintah daerah, serta dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, melakukan tinjauan ke lapangan atas dampak aktivitas tambang batu bara yang dirasakan warga desa Satui Barat.
Tinjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat yang terdampak ke DPRD, beberapa hari lalu.
Guna memastikan dampak dari aktivitas tambang batu bara yang langsung dirasakan warga Desa Satui Barat, DPRD Tanbu yang dipimpin langsung Ketua DPRD Tanbu H Supiansyah, melakukan tinjauan ke lapangan bersama pemerintah daerah yang dihadiri Sekretaris Daerah, Ambo Sakka, serta dari Forkopimda, Kamis (8/9).
Tinjauan ini merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat di lokasi tersebut, pada rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Tanah Bumbu.
Menurut Ketua DPRD yang akrab dipanggil H Upi, dari temuan di lapangan, ruas jalan nasional di kilometer 171 ini mengalami retak dan penurunan sepanjang 300 meter. Dengan kedalaman sekitar satu meter dari kondisi jalan nasional. Hal ini membahayakan bagi pengendara saat melintas.
Berdasarkan fakta dan data, termasuk dialog yang digelar di Desa Satui Barat RT 7, H Upi menegaskan, pemerintah daerah sepakat membentuk tim teknis kajian khusus atau tim independen dalam mengurai masalah kerusakan tersebut.
Menanggapi hal ini, Kepala Teknik Tambang PT MJAB, Arifin Noor Ilmi, meminta agar semua pihak bisa lebih objektif dalam permasalahan ini. Sebab pihaknya bekerja berdasar acuan dan kajian lingkungan, serta dengan perizinan yang lengkap dan mendapat persetujuan dari pemerintah.
Sementara, usai memperhatikan pendapat dari pejabat, serta pihak terkait di lokasi ini, Sekretaris Daerah Ambo Sakka mengatakan, karena tidak ada kesepakatan antara warga terdampak dengan pihak perusahaan PT MJAB, maka disepakati Forkopimda membentuk tim independen yang diketuai Camat Satui Kadri Mandar bersama Forkopimca Satui, dengan melibatkan unsur dari Kajari, Polres dan Kodim Tanah Bumbu. (*/thr)
Leave a comment