RETORIKABANUA.ID, Balangan – DPRD Kabupaten Balangan mulai membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan diawali setelah DPRD menerima Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Agenda tersebut dibuka melalui Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (20/7). Rapat dipimpin Ketua DPRD Balangan, Linda Wati, didampingi Wakil Ketua I, Muhammad Rizkan dan Wakil Ketua II, Saiful Arif.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Ketua DPRD Balangan, Linda Wati, menegaskan bahwa DPRD akan mengkaji secara menyeluruh materi perubahan KUA dan PPAS sebelum menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD 2026.
Menurutnya, setiap perubahan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
“Perubahan KUA dan PPAS ini akan kita bahas secara mendalam dalam rapat-rapat selanjutnya. Seluruh kebijakan anggaran yang diambil harus mampu mendukung pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Linda berharap pembahasan bersama pemerintah daerah dapat menghasilkan perubahan anggaran yang tepat sasaran, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Balangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengungkapkan kondisi keuangan daerah pada 2026 menghadapi tantangan karena sebagian besar pendapatan Balangan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, Kabupaten Balangan juga terdampak kebijakan pengurangan dana desa yang dialihkan untuk mendukung Program Koperasi Merah Putih. Pengurangan alokasi dana yang diterima Balangan mencapai Rp. 54 miliar.
“Balangan mendapat pemotongan sebesar Rp. 54 miliar,” kata Fakhriyanto.
Ia menjelaskan, di tengah kondisi tersebut, peningkatan pendapatan daerah hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara sumber pendapatan lainnya relatif tidak mengalami kenaikan.
Akibatnya, kemampuan keuangan daerah pada 2026 diproyeksikan menurun sekitar 1,25 persen. Menurut Fakhriyanto, kondisi tersebut merupakan situasi yang cukup jarang terjadi.
“Konsekuensinya, kemampuan anggaran daerah tahun 2026 mengalami penurunan sekitar 1,25 persen. Kondisi seperti ini jarang kita alami,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan penyesuaian anggaran akan dilakukan secara selektif tanpa mengganggu program-program prioritas yang telah direncanakan.
“Kita harus melakukan penyesuaian, tetapi program-program prioritas tetap menjadi perhatian utama agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Selanjutnya, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melanjutkan pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD 2026 secara lebih rinci.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD berharap Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, efektif, serta mampu menjaga keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Balangan. (asr)
