RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Bupati Tapin, H. Yamani menegaskan pentingnya komitmen dan keseriusan seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2025–2029.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2026 yang digelar di Mini Ballroom Blue Diamond, Grand Qin Hotel Banjarbaru, Jumat (13/2) malam.
Rakor dihadiri Wakil Bupati Tapin, Pj Sekda, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Tapin, hingga jajaran direksi RSUD Datu Sanggul.
Di hadapan peserta rakor, H. Yamani meminta seluruh kepala SKPD dan camat menyamakan persepsi serta memperkuat langkah strategis pembangunan.
“Para kepala SKPD dan camat harus mengawal pelaksanaan visi dan misi melalui 13 program strategis daerah yang telah ditetapkan untuk 2025–2030,” tegasnya.
Ia menyebut sejumlah program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti bedah rumah tidak layak huni, jaminan kesehatan gratis, beasiswa bagi santri dan sarjana di setiap desa, santunan kematian bagi warga kurang mampu, bantuan untuk masjid dan UMKM, hingga pembangunan infrastruktur.
Meski tingkat kepuasan masyarakat dinilai tinggi pada 2025 dan 2026, Bupati mengingatkan jajarannya agar tidak cepat puas.
“Kinerja yang sudah baik harus dipertahankan dan ditingkatkan. Yang belum tercapai segera lakukan langkah strategis,” ujarnya.
Bupati juga menekankan peningkatan capaian Innovative Government Award (IGA). Ia menginstruksikan setiap perangkat daerah memiliki minimal lima inovasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Inovasi tidak boleh berhenti pada gagasan. Harus dilaksanakan, terdokumentasi, terukur hasilnya dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam aspek tata kelola, ia menargetkan peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2026 dengan predikat A atau memuaskan. Seluruh kepala perangkat daerah diminta memperkuat perencanaan kinerja, kualitas indikator, pengukuran, pemantauan, hingga integrasi digitalisasi pelaporan.
“Setiap kepala perangkat daerah bertanggung jawab penuh terhadap capaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi,” tandasnya.
Selain itu, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Kepala Daerah (LKJ), serta laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diminta selesai secara akurat dan tepat waktu.
Menutup arahannya, H. Yamani menekankan bahwa program daerah 2025–2030 harus selaras dengan program strategis nasional. Seluruh perangkat daerah diminta menyiapkan data dukung usulan pembangunan secara lengkap menjelang Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) mulai 19 Februari 2026, termasuk dokumen feasibility study (FS), detail engineering design (DED), kajian teknis, hingga rencana anggaran biaya.
“Dengan data yang lengkap dan siap, peluang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi akan semakin besar,” pungkasnya. (ki)
