RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin — Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terus memperkuat komitmennya dalam melindungi perempuan dari kekerasan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Komitmen ini ditunjukkan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Banjarmasin Command Center, Senin (16/6).
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda dan dihadiri oleh Kepala DPPPA Kota Banjarmasin, M. Ramadhan, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Rusdiati, serta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dari berbagai perguruan tinggi.
Dalam sambutannya, Ananda menyampaikan apresiasi kepada DPPPA serta seluruh mitra, terutama pihak perguruan tinggi, yang terus berkomitmen dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan.
“Perguruan tinggi bukan hanya tempat menimba ilmu, tapi juga harus menjadi lingkungan yang aman, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan,” tegasnya.
Ananda menekankan bahwa Pemkot Banjarmasin secara konsisten mengadakan FGD bersama kalangan akademik sebagai bentuk edukasi, penguatan kapasitas, dan ruang dialog terbuka dalam menangani isu kekerasan di lingkungan kampus.
Sebagai langkah konkret, pada tahun 2024 lalu, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 17 perguruan tinggi. Kerja sama ini bertujuan menciptakan kampus yang ramah, aman, dan responsif terhadap kasus kekerasan, khususnya yang dialami perempuan.
“Kerja sama ini menunjukkan bahwa penanganan kekerasan tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Harus ada kolaborasi nyata antara pemerintah, kampus, dan masyarakat,” ujar Ananda.
Kegiatan FGD ini juga menghadirkan anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dari berbagai kampus. Ananda menegaskan pentingnya keberadaan dan peran aktif Satgas dalam membentuk budaya kampus yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kesetaraan gender dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Banjarmasin memiliki layanan call center 112 yang aktif 24 jam dan bisa diakses bebas pulsa. Masyarakat bisa menggunakannya untuk melaporkan berbagai bentuk kekerasan, termasuk yang dialami perempuan dan anak,” jelasnya.
Ananda berharap FGD ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan, penguatan jejaring antar-Satgas, dan momen refleksi bersama untuk memperbaiki sistem perlindungan, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat secara luas. (ms)
Leave a comment