RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin — Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Selatan hingga kini dinilai masih belum menunjukkan kejelasan. Minimnya informasi terbaru mengenai progres proyek tersebut membuat masyarakat belum mendapatkan gambaran pasti terkait arah dan realisasinya.
Anggota DPRD Kalimantan Selatan, HM Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin, menegaskan pentingnya transparansi dan komunikasi terbuka dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait perkembangan rencana pembangunan jalur kereta api tersebut.
Menurut Bang Dhin, wacana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan Selatan telah bergulir selama bertahun-tahun. Namun hingga kini, belum terlihat langkah implementatif yang dapat memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Selama ini masyarakat seperti dijanjikan angin surga. Wacananya terus dibahas, tetapi progres nyatanya belum terlihat,” ujar Bang Dhin.
Ia menilai pemerintah pusat perlu menyampaikan informasi secara faktual, termasuk menjelaskan alasan belum adanya alokasi anggaran pembangunan jalur kereta api baru dalam rencana tahun 2026.
“Kita perlu menyampaikan kondisi apa adanya agar publik memahami konteks dan tantangannya. Kepastian informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Bang Dhin menekankan bahwa pembangunan jalur kereta api bukan sekadar proyek transportasi, melainkan bagian dari strategi besar peningkatan efisiensi logistik dan konektivitas wilayah. Kehadiran jalur kereta api diharapkan mampu menurunkan biaya distribusi barang, membuka akses ekonomi baru, memperkuat konektivitas antarwilayah di Kalimantan, serta mendorong mobilitas masyarakat yang lebih cepat dan aman.
Meski rencana jalur Banjarmasin–Tabalong hingga jaringan Trans Kalimantan telah beberapa kali dibahas, Bang Dhin menilai belum ada progres konstruksi yang dapat dijadikan tolok ukur perkembangan fisik proyek.
Ia juga menyoroti persoalan pendanaan yang kerap disebut sebagai kendala utama. Menurutnya, isu seperti belum adanya skema pembiayaan final maupun keterlibatan investor perlu dijelaskan secara terbuka agar dapat dirumuskan solusi bersama.
“Transparansi mengenai tantangan pendanaan bukan untuk saling menyalahkan, tetapi agar semua pemangku kepentingan bekerja dengan basis informasi yang sama,” katanya.
Selain menunggu keputusan dari pemerintah pusat, Bang Dhin menilai pemerintah daerah perlu bersikap lebih proaktif dengan meningkatkan kesiapan proyek di tingkat lokal. Langkah tersebut antara lain melalui penyusunan kajian kelayakan yang lebih mendalam dan berbasis data, pemetaan kebutuhan logistik dan potensi pengguna, penyiapan koridor lahan, serta integrasi dalam RTRW.
Ia juga mendorong eksplorasi skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta penguatan koordinasi antarlembaga agar program pembangunan dapat berjalan selaras.
Menurut Bang Dhin, kesiapan daerah akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pengambilan keputusan di tingkat pusat sekaligus meningkatkan daya tarik bagi investor.
“Kalimantan Selatan harus menegaskan bahwa kita siap. Dengan perencanaan matang, komunikasi yang baik, dan dukungan lintas sektor, peluang percepatan pembangunan jalur kereta api akan jauh lebih besar,” pungkasnya. (thr)
