RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat ini tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024. LKPj ini menjadi tolok ukur capaian kinerja pembangunan daerah selama satu tahun, termasuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah.
Sesuai Pasal 21 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, LKPj wajib disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD melalui rapat paripurna, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, DPRD akan membahas laporan tersebut melalui komisi-komisi terkait sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, menjelaskan bahwa awal tahun 2025 menjadi momen penting dalam siklus pembangunan daerah. Selain membahas LKPj, DPRD juga akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk satu tahun anggaran ke depan.
“Prosesnya berjalan beriringan. Kita evaluasi LKPj 2024, lalu bahas RPJMD dan RKPD. Semua ini harus saling terhubung dan mengacu pada kebutuhan riil masyarakat,” ujar Bang Dhin, Jum’ad (25/4).
Politisi dari PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan SKPD dalam merancang program pembangunan yang responsif dan partisipatif. Menurutnya, SKPD harus mampu mengelaborasi rencana kerja berdasarkan evaluasi, masukan, dan rekomendasi dari DPRD.
“SKPD harus bisa menunjukkan peningkatan kinerja. Salah satu langkah awalnya adalah memahami dan menerapkan motto Gubernur Muhidin: Bekerja Bersama – Merangkul Semua. Itu berarti, SKPD harus menjadi telinga yang peka terhadap aspirasi, mata yang jeli melihat persoalan, serta otak dan otot yang siap mengeksekusi kebijakan,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, ia berharap pembangunan di Kalimantan Selatan tak hanya berjalan efektif, tapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat secara nyata. (ms)
Leave a comment