RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Banjarmasin, Jumat (21/8).
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur H. Muhidin menyampaikan terima kasih kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang telah membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Pemprov Kalsel dan DPRD Kalsel yang ditandatangani pada 12 Agustus 2026.
Hasnuryadi mengatakan, perubahan APBD 2026 diarahkan pada tiga fokus utama.
“Arah dan fokus kebijakan perubahan APBD TA 2026 kita tujukan pada tiga hal,” ujar Hasnuryadi.
Pertama, menyesuaikan anggaran dengan perubahan APBD 2026 serta sasaran RPJMD Provinsi Kalsel 2025–2029.
Kedua, mengakomodasi kebijakan strategis pemerintah pusat sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2025. Kebijakan tersebut antara lain program Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
Ketiga, menerapkan penganggaran berbasis kinerja dengan memprioritaskan belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, serta program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan naik 5,56 persen menjadi Rp. 7,7 triliun.
Sementara belanja daerah meningkat 5,98 persen menjadi Rp. 10,5 triliun.
Kenaikan belanja tersebut membuat defisit bertambah 7,19 persen menjadi Rp. 2,7 triliun.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan yang bersumber dari sisa anggaran tahun sebelumnya meningkat 10,56 persen menjadi Rp. 2,9 triliun.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah naik 100 persen menjadi Rp. 200 miliar.
“Dengan postur tersebut, defisit sepenuhnya tertutup oleh pembiayaan netto, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan berada pada posisi nihil,” jelas Hasnuryadi.
Gubernur H. Muhidin memastikan penyesuaian anggaran tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan tetap di atas 20 persen. Belanja pegawai juga dijaga di bawah batas maksimal 30 persen, sementara belanja infrastruktur pelayanan publik tetap di atas 40 persen.
Dana transfer dari pemerintah pusat juga akan dialokasikan sesuai petunjuk penggunaannya.
“Ketentuan ini harus kita penuhi, karena ketidaksesuaian dapat berakibat pada penundaan atau pemotongan dana transfer, sementara belanja daerah terus berjalan,” kata Hasnuryadi.
Gubernur berharap Raperda Perubahan APBD 2026 dapat segera dibahas dan disepakati sesuai jadwal.
Setelah penjelasan gubernur, pembahasan akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalsel. Selanjutnya, gubernur akan memberikan tanggapan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Usai rapat, Hasnuryadi kembali menyampaikan harapannya agar pembahasan perubahan APBD dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami atas nama Pemprov Kalsel menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kalsel. Kami juga mewakili Pak Gubernur telah menyampaikan penjelasan tentang Raperda APBD Perubahan 2026. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat Banua Kalsel tercinta,” tuturnya. (ap)
